Page 169 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021

Judul Jangan coba-coba! Pengusaha Curangi Subsidi Gaji Kena Sanksi
Nama Media detik.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5661777/jangan-coba-
coba-pengusaha-curangi-subsidi-gaji-kena-sanksi
Jurnalis Danang Sugianto
Tanggal 2021-07-29 16:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah kembali mengandalkan data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menyalurkan bantuan
subsidi upah atau subsidi gaji. Data itu juga bersumber dari perusahaan pemberi kerja karena
penerima harus berstatus aktif. Aturannya telah terbit dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagib
Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak COVID-19.

JANGAN COBA-COBA! PENGUSAHA CURANGI SUBSIDI GAJI KENA SANKSI

Pemerintah kembali mengandalkan data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menyalurkan bantuan
subsidi upah atau subsidi gaji . Data itu juga bersumber dari perusahaan pemberi kerja karena
penerima harus berstatus aktif.

Aturannya telah terbit dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagib Pekerja/Buruh Dalam
Penanganan Dampak COVID-19.

Dalam pasal 5 disebutkan bahwa data calon penerima bantuan subsidi gaji ini bersumber dari
data peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS
Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima. Lalu data yang telah
diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima.

Di pasar 6 ayat (4) huruf b tertulis surat pernyataan mengenai kebenaran/ kesesuaian data calon
penerima Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji /upah yang telah diverifikasi dan divalidasi
sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan data yang
disampaikan oleh pemberi kerja.

Nah kemudian dalam pasal 8 disebutkan dalam hal pengusaha atau pemberi kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b tidak memberikan data yang sebenarnya, pengusaha
atau pemberi kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

168