Page 175 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 175

dari 18 juta penduduk masuk ke dalam kemiskinan. "Dan ketimpangan bisa naik cukup tinggi ke
              0,416," ucap Ali.
              Meski  begitu,  kajian  BKF  Kemenkeu  merekomendasikan  sejumlah  hal  terkait  program
              perlindungan sosial.

              perbaikan  program  perlinsos  di  masa  krisis  harus  mempertimbangkan  ketepatan  waktu
              penyaluran selain ketepatan sasaran.

              reformasi program perlindungan sosial harus konsisten dilakukan secara bertahap diselaraskan
              dengan kesiapan institusi, infrastruktur pendukung, akurasi data dan anggaran.

              berbagai  isu  yang  perlu  diperhatikan  terkait  dengan  penyempurnaan  tersebut  antara  lain,
              mendorong ketepatan  sasaran  melalui  integrasi  dan  updating data targeting  DTKS,  rekening
              listrik,  kependudukan  dan  catatan  sipil/dukcapil).  Mendorong  integrasi/sinergi  antar  program
              agar adanya komplementaritas program, mekanisme penyaluran program harus sederhana dan
              akuntabel dengan memanfaatkan ICT (information coomunicatin technology) dan memperkuat
              penyediaan supply side.

              Selain membantu sisi konsumsi, program pengentasan harus disertai program pemberdayaan
              agar menjamin adanya sustanaible livelihood. Misalnya sinergi program dengan pengembangan
              kewirausahaan atau ketenagakerjaan. Serta mengembangkan adaptive social protection (ASP)
              agar Indonesia sigap dan cepat melindungi masyarakat disaat terkena bencana.

              Dihubungi  secara  terpisah,  Kepala  Biro  Humas  Kementerian  Sosial  (Kemensos)  Hasyim
              mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan penduduk miskin
              terdampak pandemi  adalah  dengan  melalui  bantuan  sosial.  Bansos  Kementerian  Sosial  terus
              didorong untuk membantu masyarakat terdampak pandemi.

              "Iya, memang itu komitmennya, disamping mempercepat pencairan bansos, juga menambah
              sasaran terutama untuk beras 5 kg bagi sektor informal terdampak pandemi covid-19," ucap
              Hasyim.

              Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bidang Sosial dan Penanggulangan
              Kemiskinan,  Kementerian  PPN/Bappenas,  Vivi  Yulaswati  mengatakan,  pemerintah  terus
              berupaya menekan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 bagi penduduk rentan miskin dan
              penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

              Pemerintah  berusaha  agar  penduduk  rentan  miskin  tidak  kembali  berada  di  bawah  garis
              kemiskinan. Serta berupaya meminimalisir dampak bagi penduduk yang berada di bawah garis
              kemiskinan.

              Vivi  mengatakan,  pemerintah  melakukan  sejumlah  respon  cepat.  Diantaranya  melalui
              penambahan  anggaran  untuk  program  perlindungan  sosial  seperti  pemberian  bantuan  sosial
              (bansos).

              "Untuk respons cepat pastinya berbagai bentuk bansos yang diperpanjang waktunya (seperti
              tambahan 2 bulan bansos tunai) dan bantuan sembako yang diupayakan tepat waktu. Untuk
              yang  sedikit  di  atas  garis  kemiskinan,  pemerintah  sekarang  juga  memberikan  (menyiapkan)
              bantuan upah," ujar Vivi.

              Sebagai informasi, berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar
              10,14 persen, menurun 0,05 persen poin terhadap September 2020 dan meningkat 0,36 persen
              poin terhadap Maret 2020.




                                                           174
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180