Page 178 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 178

Adapun persyaratan calon penerima BSU tahun 2021 sebagai berikut: 1. Warga negara Indonesia
              yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.
              2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan
              bulan Juni 2021.

              Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

              Daftarkan email 3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan.

              4. Bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 (tiga) dan level 4
              (empat) yang ditetapkan oleh pemerintah.

              5. Diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka
              industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan,
              sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

              Permen  ini  juga  menyebutkan,  gaji  atau  upah  sebagaimana  dimaksudkan  adalah  gaji/upah
              terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan
              tercatat di BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

              Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam acara Pasar Sakti mengungkapkan, pihaknya baru saja
              merampungkan analisis data dalam menyalurkan BSU tahun 2021.
              "Hari ini saja kita baru menyelesaikan data terkait memberikan bantuan sosial, kalau di Kemnaker
              adalah BSU, tantangan data mana yang bagus, data mana yang akurat dan valid," ujar Anwar
              secara virtual, Kamis (29/7/2021).

              Pemberian BSU tahun ini juga diprioritaskan bagi Pekerja/Buruh yang belum menerima program
              kartu prakerja, program keluarga harapan, atau progam bantuan produktif usaha mikro.

              Tahun ini, BSU yang diberikan akan disesuaikan dengan jumlah Pekerja/Buruh yang memenuhi
              persyaratan,  dan  ketersediaan  pagu  anggaran  dalam  daftar  isian  pelaksanaan  anggaran
              Kementerian Ketenagakerjaan.


              Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan tujuan dikeluarkan
              BSU  untuk  mencegah  pengusaha  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  dengan
              pekerjanya.

              "Melalui BSU ini, kami berharap PHK dapat terhindarkan. Selain itu juga untuk membantu pekerja
              yang dirumahkan atau berkurang gaji karena pembatasan jam kerja," kata Ida dalam keterangan
              tertulis yang diterima Kompas.com , Sabtu (24/7/2021)..






















                                                           177
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183