Page 185 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran untuk Program Prakerja serta
pemberian Bantuan Subsidi Gaji/Upah untuk Pekerja/Buruh (BSU).
"Bantuan Subsidi Upah ini besarnya Rp8,8 triliun dan sisanya Rp1,2 triliun akan diberikan kepada
Kartu Prakerja. Bantuan Subsidi Upah ini diberikan kepada pekerja yang tercatat di BPJS
Ketenagakerjaan dan ini untuk PPKM Level 3 dan Level 4, untuk diberikan bantuan ini dua kali
Rp600 ribu," jelas Ketua KPCPEN .

Selain itu, Menko Perekonomian ini mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan beras
10 kilogram kepada 28,8 juta KPM. Serta, bantuan insentif berupa pajak pertambahan nilai yang
ditanggung pemerintah (PPN DTP) kepada tenant di pusat perbelanjaan untuk periode sewa
mulai Juni hingga Agustus 2021.

"Kemudian akan diberikan juga untuk beberapa sektor lain yang terdampak, termasuk
transportasi dan horeka (hotel dan restoran), pariwisata, yang saat ini sedang dalam finalisasi,"
jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah
sudah tepat untuk menginjak rem ditengah lonjakan kasus Covid-19 dengan memperpanjang
PPKM Level 4 di sejumlah wilayah.

“Ini memang harus dilakukan, artinya pemerintah sudah benar mempertimbangkan gas dan rem
saat ini, yaitu untuk menginjak rem karena melihat lonjakan kasus Covid-19 yang belum
melandai seiring dengan varian delta yang penularannya sangat cepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Trubus menyambut baik keputusan pemerintah memperluas jumlah bantuan sosial,
tidak hanya kepada pelaku usaha namun juga para pekerja dan pedagang kaki lima.

"Ini sangat bagus, para pelaku usaha hingga warteg dan pedagang kaki lima diberikan jaring
pengaman di masa PPKM ini. Karena hampir seluruh pemilik warung itu mendapatkan untung
dengan berjualan harian dan pasti modalnya sudah hampir habis bahkan sudah habis untuk
bertahan selama PPKM Darurat atau PPKM Level 4 ini," jelasnya.

Namun demikian, Trubus mengatakan, pemerintah perlu mengawasi pemberian bantuan untuk
warung dan PKL agar tidak ada celah korupsi.

"Jadi keputusan bagus ini membantu masyarakat untuk tetap bertahan di tengah pelaksanaan
PPKM, tapi pengawasannya harus betul-betul dilakukan agar tidak ada potensi penyelewengan
dan tepat sasaran," pungkasnya.

(*).

184