Page 214 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 214

Subsidi Upah ini diberikan kepada pekerja yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dan ini untuk
              PPKM Level 3 dan Level 4, untuk diberikan bantuan ini dua kali Rp600 ribu," kata Ketua KPCPEN.
              Selain itu, Menko Perekonomian ini mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan beras
              10 kilogram kepada 28,8 juta KPM. Serta, bantuan insentif berupa pajak pertambahan nilai yang
              ditanggung pemerintah (PPN DTP) kepada tenant di pusat perbelanjaan untuk periode sewa
              mulai Juni hingga Agustus 2021.

              "Kemudian  akan  diberikan  juga  untuk  beberapa  sektor  lain  yang  terdampak,  termasuk
              transportasi dan horeka (hotel dan restoran), pariwisata, yang saat ini sedang dalam finalisasi,"
              ucapnya.

              Menangapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah
              sudah tepat untuk menginjak rem di tengah lonjakan kasus Covid-19 dengan memperpanjang
              PPKM Level 4 di sejumlah wilayah.

              "Ini memang harus dilakukan, artinya pemerintah sudah benar mempertimbangkan gas dan rem
              saat  ini,  yaitu  untuk  menginjak  rem  karena  melihat  lonjakan  kasus  Covid-19  yang  belum
              melandai seiring dengan varian delta yang penularannya sangat cepat," ujarnya.

              Lebih lanjut, Trubus menyambut baik keputusan pemerintah memperluas jumlah bantuan sosial,
              tidak hanya kepada pelaku usaha namun juga para pekerja dan pedagang kaki lima.

              "Ini sangat bagus, para pelaku usaha hingga warteg dan pedagang kaki lima diberikan jaring
              pengaman di masa PPKM ini. Karena hampir seluruh pemilih warung itu mendapatkan untung
              dengan berjualan harian dan pasti modalnya sudah hampir habis bahkan sudah habis untuk
              bertahan selama PPKM Darurat atau PPKM Level 4 ini," ujarnya.

              Namun demikian, Trubus mengatakan, pemerintah perlu mengawasi pemberian bantuan untuk
              warung dan PKL agar tidak ada celah korupsi. "Jadi keputusan bagus ini membantu masyarakat
              untuk  tetap  bertahan  di  tengah  pelaksanaan  PPKM,  tapi  pengawasannya  harus  betul-betul
              dilakukan agar tidak ada potensi penyelewengan dan tepat sasaran," katanya. CM  (srf).



































                                                           213
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219