Page 7 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021
P. 7
Judul Cakupan Penerima Subsidi Upah Diperluas
Nama Media kompas.id
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/07/30/cakupan-penerima-
subsidi-upah-diperluas/
Jurnalis Agnes Theodora
Tanggal 2021-07-30 08:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Guna memperluas cakupan penerima, bantuan subsidi upah akan diberikan kepada pekerja
dengan gaji sebesar upah minimum kabupaten/kota meski standar upahnya di atas Rp 3,5 juta
per bulan. Bantuan diutamakan untuk pekerja di sektor usaha tertentu yang dinilai terdampak
lonjakan kasus Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal
itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja dalam
Penanganan Dampak Covid-19. Permenaker yang terbit 29 Juli 2021 itu merevisi peraturan
serupa sebelumnya, yaitu Permenaker Nomor 14 Tahun 2020.
CAKUPAN PENERIMA SUBSIDI UPAH DIPERLUAS
Guna memperluas cakupan penerima, bantuan subsidi upah akan diberikan kepada pekerja
dengan gaji sebesar upah minimum kabupaten/kota meski standar upahnya di atas Rp 3,5 juta
per bulan. Bantuan diutamakan untuk pekerja di sektor usaha tertentu yang dinilai terdampak
lonjakan kasus Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja dalam
Penanganan Dampak Covid-19. Permenaker yang terbit 29 Juli 2021 itu merevisi peraturan
serupa sebelumnya, yaitu Permenaker Nomor 14 Tahun 2020.
Pasal 3 Ayat (2) Permenaker No 16/2021 mengatur syarat mendapatkan bantuan subsidi upah
(BSU), yakni pekerja harus memenuhi syarat sebagai peserta aktif di BP Jamsostek sampai Juni
2021, memiliki gaji paling banyak Rp 3,5 juta, serta bekerja di wilayah yang menerapkan PPKM
level 4 dan 3.
Akan tetapi, pekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) lebih dari Rp 3,5
juta per bulan, persyaratan soal gaji diperlonggar menjadi paling banyak sebesar UMK dibulatkan
ke atas hingga ratus ribuan penuh. DKI Jakarta, misalnya, dengan UMK Rp 4,41 juta dan
dibulatkan menjadi Rp 4,5 juta. Ada 29 kabupaten/kota di 6 provinsi wilayah PPKM yang
menerapkan UMK di atas Rp 3,5 juta.
6
