Page 8 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JULI 2021

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pada prinsipnya,
pekerja di wilayah yang menerapkan PPKM level 4 dan 3 bisa mendapatkan BSU. Dengan
membuka ruang kepada pekerja dengan gaji UMK di atas Rp 3,5 juta, cakupan penerima BSU
bisa lebih luas.

Ia optimistis target penerima sebanyak 8 juta bisa tercapai. BSU akan diberikan ke 167 wilayah
kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4 dan 3 di 28 provinsi. ”Intinya adalah para pekerja
yang paling terdampak PPKM, supaya bisa menghindari potensi pemutusan hubungan kerja
(PHK),” katanya saat dihubungi, Kamis (29/7/2021).

Sebelum ini, ada kekhawatiran di kalangan pekerja dan pengusaha bahwa penerima BSU hanya
mereka yang diupah Rp 3,5 juta ke bawah. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek)
Mirah Sumirat menilai, dengan kriteria itu, tidak semua pekerja terdampak bisa mengakses
bantuan. Penerima bantuan kemungkinan terbatas pada pekerja di luar Jabodetabek yang UMP-
nya di bawah Rp 3,5 juta per bulan (Kompas, 29/7/2021).

Sektor tertentu

Menurut Anwar, penerima BSU diutamakan pekerja di sektor usaha industri barang konsumsi,
transportasi, aneka industri, properti dan real estat, serta perdagangan dan jasa (kecuali jasa
pendidikan dan kesehatan). Sejumlah sektor itu dinilai paling terdampak selama pengetatan
PPKM.

Terkait pekerja formal dan informal yang tak bisa mendapat BSU karena tidak terdaftar di BP
Jamsostek, ada bantuan sosial lain yang bisa ditempuh. Pekerja bisa mendaftar program Kartu
Prakerja atau bantuan lain. ”Idealnya semua bisa dapat bantuan. Namun, tak hanya dari satu
sisi, ada bantuan lain yang disediakan pemerintah,” ujarnya.

Secara terpisah, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antarlembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh
Banja mengatakan, BP Jamsostek sudah mulai menyiapkan data. Menurut rencana, Jumat
(30/7/2021) ini, BP Jamsostek akan menyerahkan data calon penerima BSU tahap pertama
kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pengalaman
penyaluran BSU tahun 2020 membantu pihaknya menyajikan data dengan lebih baik. Tahun lalu,
pihaknya menyerahkan data 12,4 juta pekerja dari sekitar 413.000 perusahaan ke pemerintah.
Namun, dalam proses verifikasi dan validasi akhir, ada beberapa calon penerima yang akhirnya
dicoret lantaran tidak sesuai dengan kriteria penerima.

Tahun lalu, validasi dilakukan tiga tahap. Pertama, validasi eksternal dengan bank untuk
mengecek validitas nomor rekening peserta. Kedua, validasi internal BP Jamsostek dengan
mengacu kriteria penerima di permenaker. Ketiga, validasi internal melalui pengecekan
kesamaan identitas nomor rekening dengan kepesertaan peserta di BP Jamsostek.

Anggoro meminta perusahaan untuk memastikan pekerjanya sudah terdata dengan baik dan
lengkap guna memperlancar proses penyaluran bantuan. Pekerja bisa mengecek status
kepesertaannya di BP Jamsostek melalui aplikasi. Mereka bisa juga bertanya ke perusahaan.

7