Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 101
TUNTUT KENAIKKAN UMP, BURUH DATANGI KANTOR GUBERNUR SUMSEL
PULUHAN buruh mendatangi Kantor Gubernur Sumatra Selatan, Rabu (11/11). Mereka
melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sudah
dikeluarkan Pemprov Sumsel beberapa waktu lalu.
"Kami datang ke Kantor Gubernur Sumsel untuk mempertanyakan mengenai UMP yang tidak
naik pada tahun ini. Dan harapan kami Pemprov Sumsel terkhusus Gubernur Sumsel untuk bisa
menaikkan besaran UMP seperti lima provinsi lain di Indonesia," ujar Ketua DPD Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel, Abdullah Anang.
Dalam tuntutannya, para buruh menolak Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel tentang UMP
2021 yang memastikan tidak ada kenaikan UMP pada tahun 2021 atau tetap sebesar
Rp3.043.111 per bulan.
"Kami menilai SK UMP yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumsel itu sangat merugikan buruh,
dimana mereka sangat membutuhkan tunjangan hidup ditambah lagi dalam kondisi pandemi
Covid19 saat ini," ujar Abdullah Anang.
Ia mengatakan, selain menolak SK Gubernur Sumsel tentang UMP 2021 pihaknya juga
menyampaikan beberapa tuntutan. Para buruh meminta Presiden untuk menerbitkan PERPPU
Pembatalan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kedua, menuntut Gubernur Sumsel untuk
menaikan UMP 2021. Ketiga, menuntut pembahasan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumsel.
"Yang terakhir atau yang keempat yaitu menuntut pihak PPNS Sumsel untuk melaksanakan tugas
pokok dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan di Provinsi Sumsel," jelasnya.
Gubernur Sumsel Herman Deru yang menerima aksi buruh tersebut mengatakan, sebagai kepala
daerah masih mengkaji kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di Sumsel. "Kita tidak kalah dengan
provinsi lain soal UMK, sedang dikaji karena pemberlakuan UMK baru pada 1 Januari nanti,"
katanya.
Deru menyebutkan, pihaknya telah menyetujui kenaikan UMP meski di satu sisi belum
menyetujui kenaikan UMK di tiap kabupaten kota di Sumsel. Hal ini karena dia belum menerima
rincian angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi pekerja di wilayah kabupaten dan kota di
Sumsel.
Menurutnya, penetapan KHL baru di setiap daerah pasti bervariasi atau tidak sama. Namun, jika
KHL ditentukan pada indeks tertentu tapi UMR tidak mengikuti maka kebijakan kenaikan UMK
tetap menjadi kewenangannya sebagai kepala daerah.
"Tidak perlu khawatir saya tetap bersama kalian. Saya tidak pernah meninggalkan kalian. Selama
kita hidup dalam ekosistem bahwa antara buruh, dan korporasi harus jalan seimbang Tanpa
butuh korporasi tidak berjalan. Begitu pula sebaliknya buruh ingin perusahaan survive dalam
kondisi Covid-19," pungkasnya.
100
