Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 106
Judul Serikat Buruh Tolak Ikut Garap PP Pengupahan dan JKP
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201111185454-92-
568719/serikat-buruh-tolak-ikut-garap-pp-pengupahan-dan-jkp
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-11 19:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) KSPI tidak mau ikut
karena kami menolak UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, sehingga tidak mungkin ikut
membahas peraturan turunannya
negative - Mirah Sumirat (Presiden Aspek Indonesia) Dari awal organisasi saya tidak setuju
tentang keberadaan UU Omnibus Law Ciptaker. Atas hal tersebut maka kami tidak masuk ke
semua hal yang terkait dengan pembahasan RPP-nya
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Minggu lalu kami sudah memulai menyertakan
SP/SB (kaum buruh), teman-teman Apindo Kadin untuk sama-sama membahas rpp. Ada 4 rpp
yang kami siapkan, sekarang sedang dalam proses penyusunan rpp
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika konteksnya ketenagakerjaan, maka saya
mengajak untuk melihat dengan baik Undang-undang Cipta Kerja ini. Sesungguhnya kami
semaksimal mungkin telah mengakomodasi berbagai aspirasi dari teman-teman SP/SB maupun
dari pengusaha
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengaku pihaknya tak ikut
dalam perundingan (RPP) turunan dari klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dengan
Kementerian Ketenagakerjaan dan unsur pengusaha. Pasalnya, sejak awal ia telah menyatakan
sikapnya menolak UU Ciptaker yang sudah disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja ini.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan tengah menyusun empat rancangan
peraturan pemerintah (RPP) turunan dari klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. Keempat RPP
tersebut adalah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
105
