Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020

SERIKAT BURUH TOLAK IKUT GARAP PP PENGUPAHAN DAN JKP

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal mengaku pihaknya tak ikut
dalam perundingan (RPP) turunan dari klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja dengan
Kementerian Ketenagakerjaan dan unsur pengusaha.

Pasalnya, sejak awal ia telah menyatakan sikapnya menolak UU Ciptaker yang sudah disahkan
menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini.

"KSPI tidak mau ikut karena kami menolak UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, sehingga
tidak mungkin ikut membahas peraturan turunannya," katanya kepada CNNIndonesia.com pada
Rabu (11/11).

Tak hanya KSPI, secara terpisah Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sekaligus
Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyatakan tak ambil bagian dari perundingan
tersebut.

Ia mengatakan sejak awal Aspek sudah tak setuju dengan keberadaan uu sapu jagat, karena itu
pihaknya tak akan ambil kue dalam seluruh hal yang berkaitan dengan UU Ciptaker, termasuk
penyusunan aturan turunannya.

"Dari awal organisasi saya tidak setuju tentang keberadaan UU Omnibus Law Ciptaker. Atas hal
tersebut maka kami tidak masuk ke semua hal yang terkait dengan pembahasan RPP-nya," jelas
Mirah.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan tengah menyusun empat rancangan
peraturan pemerintah (RPP) turunan dari klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.

Keempat RPP tersebut adalah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

"Minggu lalu kami sudah memulai menyertakan SP/SB (kaum buruh), teman-teman Apindo Kadin
untuk sama-sama membahas rpp. Ada 4 rpp yang kami siapkan, sekarang sedang dalam proses
penyusunan rpp," katanya seperti dikutip dari rilis, Rabu (11/11).

Ida bilang Kemenaker diberi 3 bulan untuk menyelesaikan aturan turunan tersebut. Karena
keterbatasan waktu, ia bilang pihaknya berusaha untuk memaksimalkan forum dialog agar
segera menyelesaikan perumusan tersebut.

Ida menjamin pemerintah terbuka dalam membahas beleid tersebut. Pihaknya juga terus
membuka pintu dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk unsur serikat
pekerja/serikat buruh maupun pengusaha dalam pembahasan yang dilakukan.

"Jika konteksnya ketenagakerjaan, maka saya mengajak untuk melihat dengan baik Undang-
undang Cipta Kerja ini. Sesungguhnya kami semaksimal mungkin telah mengakomodasi berbagai
aspirasi dari teman-teman SP/SB maupun dari pengusaha," tutupnya.
(wel/agt) window.

106