Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 NOVEMBER 2020
P. 73
Judul Gara-gara UMK, Wali Kota Didemo
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg12
Jurnalis IND
Tanggal 2020-11-12 03:57:00
Ukuran 141x435mmk
Warna Warna
AD Value Rp 182.595.000
News Value Rp 912.975.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Hardiansyah (Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Tapi, disepakati 3,37
persen. Harus ada rekomendasi dari wali kota dulu ke gubernur karena dia yang akan
memutuskan
negative - Hardiansyah (Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Tapi, faktanya, tidak
dilaksanakan wali kota Tangerang. Kami dibohongi. Karena itu, tidak direkomendasikan ke
gubernur
Ringkasan
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dituding tidak merekomendasikan keputusan dewan
pengupahan terkait kenaikan upah minimum kota (UMK) Kota Tangerang. Padahal, rapat dewan
pengupahan telah menyepakati kenaikan UMK 3,37 persen.
Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tangerang Hardiansyah menuturkan,
rapat dewan pengupahan dilakukan pada Kamis (5/11). Dewan pengupahan dari unsur
pengusaha mengusulkan agar tidak ada kenaikan. Sementara itu, buruh meminta kenaikan 8,51
persen.
GARA-GARA UMK, WALI KOTA DIDEMO
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah dituding tidak merekomendasikan keputusan dewan
pengupahan terkait kenaikan upah minimum kota (UMK) Kota Tangerang. Padahal, rapat dewan
pengupahan telah menyepakati kenaikan UMK 3,37 persen.
Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tangerang Hardiansyah menuturkan,
rapat dewan pengupahan dilakukan pada Kamis (5/11). Dewan pengupahan dari unsur
pengusaha mengusulkan agar tidak ada kenaikan. Sementara itu, buruh meminta kenaikan 8,51
persen.
72
