Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021

Pemberi kerja atau perusahaan harus mendaftarkan pekerjanya jadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan,
"Terkait dengan sanksi, sesuai PP Nomor 86 Tahun 2013, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publilk tertentu," ujarnya kepada
Kompas.com, Kamis (11/2/2021).

Ida menyebutkan bahwa untuk implementasi JKP tersebut, pemerintah telah mengalokasikan
modal awal sebesar Rp 6 triliun di APBN 2021 ini.

"Untuk modal awal, sesuai mandat UU Cipta Kerja, modal awal program JKP yang bersumber
dari APBN sebesar Rp 6 triliun," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, program JKP merupakan program baru yang diatur dalam Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Program tersebut akan diatur dalam
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan.

JKP ini akan menjadi tanggungan pemerintah membayarkan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan,
Nantinya peserta akan mendapatkan manfaat selama 6 bulan jika terkena PHK,

Besaran manfaat yang akan diterima sebesar 45% dari upah selama 3 bulan, dan 25% pada
bulan berikutnya.

Kriteria Penerima Penyelenggara program JKP adalah BPJS Ketenagakerjaan yang berkaitan
dengan cash benefit dan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pelatihan dan
mencari kerja.

Kriteria PHK yang dimaksud agar dapat mendapat program JKP adalah karena alasan
penggabungan/perampingan/efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan.

Kemudian, karena alasan kerugian, tutup, dan pailit serta melakukan kesalahan terhadap
pekerja. "Ini kriteria PHK yang akan mendapatkan JKP," kata Ida dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR, Senin (18/1).

Ida menyebut, program JKP dikecualikan bagi PKWT, pensiun, meninggal dan cacat total.

Eligibilitas atau ketentuan minimal masa kepesertaan adalah 24 bulan, masa iuran 12 bulan dan
membayar iuran berturut-turut selama enam bulan.

Manfaat diberikan selama paling lama enam bulan dengan presentase tertentu dari upah
dilaporkan atau rata-rata upah nasional. "Sumber iurannya dari rekomposisi iuran JKK, modal
awal dan iuran pemerintah," ucap Ida.

Ida mengatakan, pelaksanaan program JKP di Indonesia akan sama dengan implementasi JKP
yang telah dilakukan Malaysia. Yakni ada employment benefit, employment services, dan
vocational training dan durasi manfaatnya selama enam bulan.

Ia menyebut, sudah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait penyusunan RPP
tentang JKP. Terutama dengan kementerian keuangan dan sekarang sedang dalam proses
finalisasi. Pembahasan draf RPP tentang JKP bersama tripartit juga akan dilaksanakan dalam
waktu dekat. "Ini baru draf karena kami dalam proses penyusunan RPP nya," ujar Ida.

PHK yang mendapat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

97