Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021
P. 102
"Terkait dengan sanksi, sesuai PP Nomor 86 Tahun 2013, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publilk tertentu," ujarnya kepada
Kompas.com, Kamis (11/2/2021).
Ida menyebutkan bahwa untuk implementasi JKP tersebut, pemerintah telah mengalokasikan
modal awal sebesar Rp 6 triliun di APBN 2021 ini.
"Untuk modal awal, sesuai mandat UU Cipta Kerja, modal awal program JKP yang bersumber
dari APBN sebesar Rp 6 triliun," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, program JKP merupakan program baru yang diatur dalam Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Program tersebut akan diatur dalam
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan.
JKP ini akan menjadi tanggungan pemerintah membayarkan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan.
Nantinya peserta akan mendapatkan manfaat selama 6 bulan jika terkena PHK. Besaran manfaat
yang akan diterima sebesar 45 persen dari upah selama 3 bulan, dan 25 persen pada bulan
berikutnya.
101
