Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021
P. 107
DAMPAK PADEMI,JUMLAH PENGANGGURAN CAPAI 9,77 ORANG
Pemulihan ekonomi harus dipercepat, salah satunya dengan memperbaiki data sasaran penerima
program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan sebanyak 29,12 juta penduduk
usia kerja terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, pandemi juga berakibat pada jumlah
pengangguran terbuka yang mencapai 9,77 juta orang.
"Akibat dari pandemi COVID-19 naiknya luar biasa, yang sebenarnya pada awal tahun 2020
pengangguran kita sudah turun," kata Menaker Ida dalam konferensi pers yang dipantau virtual
dari Jakarta pada Rabu (10/2/2021).
Tingkat pengangguran terbuka Indonesia, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada
Agustus 2020, telah mencapai 7,07 persen. "Data BPS juga menunjukkan bahwa penduduk yang
terdampak COVID-19 pada usia kerja jumlahnya cukup tinggi yaitu 29,12 juta," tambah Ida. Dari
angka tersebut, sekitar 24,03 juta orang masih berstatus sebagai pekerja meski mengalami
pengurangan jam kerja karena COVID-19, 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan atau
menganggur, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan sekitar 760 ribu orang masuk dalam
bukan angkatan kerja sebagai akibat dari pandemi.
Indonesia sendiri memiliki 138,22 juta penduduk yang masuk dalam angkatan kerja, menurut
data BPS pada Agustus 2020. Hal itu terjadi saat Indonesia mengalami bonus demografi di mana
milenial dan generasi Z mendominasi komposisi demografi penduduk.
Percepat Pemulihan
Lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef)
sebelumnya meminta pemerintah untuk meningkatkan efektifitas stimulus fiskal dengan
memperbaiki data sasaran penerima program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan perbaikan mekanisme pengalokasian,
perubahan nilai alokasi anggaran, menghapus kegiatan-kegiatan program PEN yang boros dan
tidak efektif, hingga menempatkan skala prioritas dalam menjaga konsumsi masyarakat untuk
makanan dan minuman tetap terjaga dengan baik," ujar ekonom Indef M Rizal Taufikurrahman.
Ia menambahkan alokasi anggaran PEN tahun 2021 yang diperkirakan sebesar Rp6i9 triliun juga
perlu dikaji ulang. Menurut dia, program pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 dengan
realisasi sebesar Rp579,78 triliun atau 83,34 persen dari target sebesar Rp695,2 triliun belum
dapat pendorong lebih besar pemulihan ekonomi nasional. "Karena itu, program PEN ke
depannya perlu terobosan lain agar mempercepat pemulihan ekonomi nasional," katanya.
Di samping itu, lanjut Rizal, pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa ketersediaan vaksin
benar-benar dapat disediakan dalam kurun waktu tahun 2021. "Untuk itu, perlu upaya yang
cukup serius dalam pengadaan vaksin dalam kurun waktu relatif cepat," katanya.
Ia mengatakan keberadaan vaksin dari sisi penyediaan (supply) diperkirakan hingga tahun 2023
dimana the economist memperkirakan hingga triwulan 3 tahun 2023 baru 60 persen penduduk
sasaran yang bisa divaksinasi dari target 70 persen.
"Artinya, kondisi covid akan terus membayangi hingga tahun 2023. Implikasinya, maka Indonesia
akan masuk resesi yang berkepanjangan. Ketidakpastian ini akan memberikan sinyal bahwa akan
sulit ekonomi pulih dalam waktu dekat," katanya.
Danial/Sammy
106
