Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

PEMERINTAH INGATKAN PENGUSAHA PENUHI HAK PEKERJA SELAMA PPKM

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan
agar pengusaha tetap memenuhi hak pekerja yang menjalankan 100 persen WFH selama masa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Semua ini perlu pengorbanan dari kita semua, terutama yang kena aturan maksimal 50 persen
dan sementara yang 100 persen WFH tolong diperhatikan hak-hal para pekerja. Saya paham
betapa beratnya para pengusaha, tapi ini masalah kita ramai-ramai, saya juga mengalami hal
itu," ujarnya dalam acara Deklarasi Gotong Royong dari Pemerintah, Serikat Pekerja, dan
Pengusaha terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Selasa
(13/7).

Dalam kesempatan itu, ia berjanji pemerintah akan mengoptimalkan semua sumber daya yang
dimiliki negara untuk membantu semua pihak yang terdampak PPKM darurat.

Ia mengatakan mulai membahas bentuk bantuan yang diberikan kepada pihak terdampak PPKM
darurat bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Saya sudah atur pembicaraan dengan Bu Menkeu dan Pak Menko Perekonomian bagaimana
kami coba ringankan ini," tuturnya.

Ia menargetkan PPKM darurat yang berlangsung selama 3-20 Juli ini bisa menekan angka kasus
covid-19 yang melonjak dalam beberapa pekan terakhir.

Pemerintah membuka opsi pelonggaran PPKM darurat apabila tren kasus baru covid-19 mulai
turun. Karenanya, ia meminta semua pihak bekerjasama untuk menyukseskan efektivitas dari
pelaksanaan PPKM darurat ini dalam menekan angka penularan covid-19.
"Kami konsisten pada implementasi PPKM darurat ini, dan selama tiga minggu kami ingin lihat
kasus mulai flattening dan mulai menurun awal Agustus dan kami mulai relaksasi jika tren kasus
ini terus menurun," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri
menyatakan pekerja yang terpaksa melaksanakan WFH 100 persen di masa PPKM Darurat tetap
berhak mendapatkan upah.

"Ya, pekerja tetap berhak dapat upah," ucap Putri.

Jika perusahaan mengalami kesulitan membayar upah pekerja di masa PPKM Darurat, Putri
mempersilakan perusahaan menggunakan pedoman dalam Surat Edaran Menaker Nomor
M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Sementara apabila ada penyesuaian besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebagai
dampak dari PPKM darurat ini, maka harus didasari dengan bukti tertulis yang memuat
kesepakatan dari hasil dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan.

157