Page 270 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

saat ini sudah ada 10.416 orang yang terkena sanksi administratif akibat tidak menggunakan
masker, 429 restoran, 115 kantor, dan 387 tempat usaha lainnya ditindak sesuai dengan
peraturan PPKM darurat.

"Ini laporan dari Satpol PP DKI selama PPKM darurat 3 hingga 9 Juli 2021," kata Riza di Balai
Kota Jakarta, Senin (13/7) malam.

Riza menyebut para pelanggar dikenakan sanksi mulai dari administratif (untuk pelanggaran
masker), penutupan sementara hingga pencabutan zin (untuk sektor usaha), bahkan hingga
ancaman pidana dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular. "Sampai saat ini belum ada yang dipidana, tetapi kami tak akan segan
memidana, termasuk kantor-kantor atau tempat usaha yang berulang kali diberi tahu atau nakal
menyiasati dengan menyewa tempat lain agar bisa beroperasi, akan kami sanksi tegas,"
ucapnya.

Karena itu, dia mengharapkan kerja sama masyarakat untuk turut mengawasi jalannya PPKM
Darurat ini di mana hanya sektor-sektor esensial dan kritikal yang diperbolehkan beroperasi
dengan ketentuan khusus kapasitas dan jam kerja. "Laporkan melalui aplikasi JAKI apabila
menemukan pelanggaran. Termasuk pekerja yang menemukan adanya pelanggaran pada
perusahaannya karena hanya esensial dan kritikal yang boleh, termasuk jika esensial atau kritikal
melebihi kapasitas dan jam operasional laporkan, akan kami tindak," tuturnya.

Ada pun terkait dengan isu bocornya data pelapor PPKM Darurat di aplikasi JAKI, sebelumnya
Riza Patria mengatakan identitas pelapor pelanggaran ketentuan selama PPKM Darurat tidak
boleh bocor. "Siapa pun yang membocorkan akan kami beri sanksi," ujar Riza saat ditemui
wartawan di Masjid Raya Jakarta Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, Ahad (11/7).

Belakangan isu kebocoran data identitas pelapor kegiatan pekerjaan nonesensial dan nonkritikal
melalui aplikasi seluler Jakarta Kini (JAKI) menjadi pembahasan warganet di media sosial. Riza
mengatakan akan mengecek kebenaran isu tersebut. Apabila memang benar, Pemprov DKI akan
segera melakukan evaluasi.
Saat meninjau khusus penerapan pelaporan melalui aplikasi JAKI di Jakarta Smart City, Wagub
DKI mendapatkan penjelasan bahwa semua identitas pelapor akan dirahasiakan. Selain itu,
setiap laporan yang masuk pada aplikasi tersebut wajib dicek ke lapangan agar dapat dilakukan
evaluasi.

269