Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021

katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang ditayangkan secara virtual, Senin
(18/1/2021).
JKP masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan diterapkan dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja.

Lantas, apa saja hal yang perlu diketahui dari JKP yang tengah dipersiapkan oleh Kemnaker?
Dilansir dari Kompas.com, (8/10/2020), JKP tertuang dalam pasal selipan baru.

Pada Pasal 82 UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 18 diubah.

Dengan adanya JKP ini, sehingga jaminan sosial yang ada di Indonesia menjadi enam, antara
lain:

Jaminan Kesehatan (JK) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan
Pensiun (JP) Jaminan Kematian (JK) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Berdasarkan Pasal 46 A UU Cipta Kerja, disebutkan bahwa JKP akan diberikan pada pekerja atau
buruh yang mengalami PHK.

Pemberian JKP ini dilakukan oleh pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Keterangan pasal selanjutnya menyebutkan, JKP diselenggarakan secara nasional berdasarkan
prinsip asuransi sosial.

Tujuannya adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat pekerja atau buruh
kehilangan pekerjaannya.

Selain itu, dalam Pasal 46C disebutkan, mereka yang berhak mendapatkan JKP merupakan
pekerja yang telah membayar iuran.
Diketahui, ada sejumlah manfaat yang diberikan kepada pekreja melalui JKP antara lain: Uang
tunai, Akses informasi pasar kerja, Pelatihan kerja.

Dalam Rapat Kerja yang diadakan secara virtual pada Senin, (18/1/2021), manfaat itu akan
didapatkan oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu.

Adapun ketentuan masa kepesertaan program JKP adalah 24 bulan, masa iuran 12 bulan, dan
membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan.

Selain itu, Menaker Ida menjelaskan bahwa manfaat program JKP diberikan selama paling lama
6 bulan dengan persentase tertentu dari upah yang dilaporkan atau rata-rata upah nasional.

Sumber pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini berasal dari:

Modal awal pemerintah Rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan atau Dana operasional
BPJS Ketenagakerjaan

Diketahui modal awal untuk jaminan kehilangan pekerjaan ditetapkan setidaknya Rp 6 triliun
yang bersumber dari APBN.

(Sumber: Kompas.com/Nur Rohmi Aida, Ade Miranti Karunia | Editor: Inggried Dwi Wedhaswary,
Bambang P. Jatmiko).

90