Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 116
Adapun program tersebut dinilai dapat meringankan beban masyarakat yang mengalami
pengurangan jam kerja di tengah PPKM. Namun, program BSU yang akan digulirkan berbeda
dengan pelaksanaan pada 2020 lalu.
Jika tahun lalu program BSU ditujukan bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp5 juta, kali
ini rencananya diberikan kepada pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja dan
pengurangan pendapatan.
“Ini sedang difinalisasi dan dibahas dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian
Ketenagakerjaan. Bagaimana program ini bisa membantu kelompok pekerja yang dirumahkan
atau jam kerjanya menurun,” tutur Ani, sapaan akrabnya.
Sedangkan bagi pekerja yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), lanjut dia,
akan diarahkan untuk mengikuti program Kartu Prakerja, yang kuota dan anggarannya sudah
ditambah.
“Jumlah peserta yang tadinya 5,6 juta dengan anggaran Rp20 triliun, sekarang kita tambah 2,8
juta peserta dan tambahan anggaran Rp10 triliun. Program ini akan kita fokuskan kepada mereka
yang ter-PHK dan berkurang pendapatannya,” jelas Bendahara Negara.
Adapun dua program tersebut merupakan bagian dari perlindungan sosial dalam upaya
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada 2021. Untuk klaster
perlindungan sosial, pemerintah telah menambah alokasi anggaran menjadi Rp187,84 triliun.
Sementara itu, realisasi anggaran pada klaster perlindungan sosial sudah mencapai Rp82,22
triliun. Capaian tersebut berkisar 43,8% dari pagu anggaran yang tersedia.(OL-11)
115
