Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

DISKUSI SHIP TO SHORE RIGHTS SOUTHEAST ASIA: PERKUAT HUKUM,
KEBIJAKAN, DAN PERATURAN TENAGA KERJA PERIKANAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Labour Organization (ILO)
menyelenggarakan diskusi Program Ship to Shore Rights Southeast Asia, Rabu (21/7).

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan diskusi konsultasi secara virtual untuk memberikan
kesempatan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan relevan untuk mengidentifikasi
area aksi prioritas.

Menurutnya, diskusi ditujukan untuk memperkuat kerangka hukum, kebijakan, dan peraturan
terkait migrasi tenaga kerja sektor perikanan dan pemrosesan hasil perikanan serta boga bahari
di Asia Tenggara, "Selama diskusi, didapatkan informasi bahwa beberapa pemangku kepentingan
telah memiliki atau dalam proses mendirikan pusat-pusat layanan untuk sektor perikanan dan
pengolahan hasil ikan," kata Anwar Sanusi .

Co-chair National Programme Advisory Committee (NPAC) Meeting itu memaperkan dialog yang
secara luas melibatkan para pemangku kepentingan di Indonesia ini bertujuan menangkap
berbagai pandangan yang beragam dan representatif dari pekerja, pemberi kerja, pemerintah,
sektor swasta, para pembeli, organisasi non pemerintah, masyarakat sipil, peneliti, dan para
mitra pembangunan.
"Para peserta banyak gagasan dan usulan kegiatan. Banyak permasalahan dalam sektor
perikanan muncul dan didiskusikan dan solusi pun ditawarkan dengan niat untuk memperbaiki
situasi, agar dapat lebih mendukung dan melindungi para pekerja migran," katanya.

Anwar Sanusi menambahkan beberapa pemangku kepentingan mengusulkan adanya dukungan
bagi pengembangan lebih lanjut dari apa yang sudah mereka miliki. Namun hingga saat ini,
masih terkendala adanya ketidaktepatan dalam memahami lingkup dan keefektifan layanan yang
saat ini diberikan, serta termasuk apa yang dapat dikembangkan kemudian.
"Misalnya, Kemenaker kini telah memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa lokasi.
Terkait awak kapal ikan, beberapa peserta merasa perlu untuk meng-upgrade kurikulum
pelatihan maritim yang saat ini ada untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan
kebutuhan awak kapal ikan migran bekerja di kapal-kapal ikan asing," ujar Anwar Sanusi.
Sementara Koordinator Program Nasional, Ship to Shore Rights Southeast Asia (SEA) Programme
ILO Alberta Bonasahat mengungkapkan bahwa tujuan lain dari diskusi Ship To Shore Rights SEA
ini yaitu melindungi hak-hak tenaga kerja dan mendorong lingkungan kerja yang aman dan
nyaman, bagi para pekerja migran sepanjang siklus migrasi, mulai dari masa perekrutan hingga
akhir masa kontrak kerja.

Selanjutnya memberdayakan pekerja migran, keluarga mereka, organisasi, dan komunitasnya
dalam mendorong terwujudnya dan menjalankan hak-hak mereka.
"Gagasan dan usulan aksi yang mengemuka dalam dialog ditangkap dan didokumentasi, area
aksi prioritas akan menjadi dasar pengembangan rencana kerja Ship to Shore Rights SEA
Indonesia," lanjut Albert.

(jpnn).

110