Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

Judul Diskusi Ship to Shore Rights Southeast Asia: Perkuat Hukum,
Kebijakan, dan Peraturan Tenaga Kerja Perikanan
Nama Media jpnn.com
Newstrend Perlindungan Pekerja Sektor Perikanan
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/diskusi-ship-to-shore-rights-southeast-
asia-perkuat-hukum-kebijakan-dan-peraturan-tenaga-kerja-perikanan
Jurnalis elvi
Tanggal 2021-07-21 19:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Selama diskusi, didapatkan informasi
bahwa beberapa pemangku kepentingan telah memiliki atau dalam proses mendirikan pusat-
pusat layanan untuk sektor perikanan dan pengolahan hasil ikan

positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Para peserta banyak gagasan dan
usulan kegiatan. Banyak permasalahan dalam sektor perikanan muncul dan didiskusikan dan
solusi pun ditawarkan dengan niat untuk memperbaiki situasi, agar dapat lebih mendukung dan
melindungi para pekerja migran

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Misalnya, Kemenaker kini telah memiliki
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa lokasi. Terkait awak kapal ikan, beberapa
peserta merasa perlu untuk meng-upgrade kurikulum pelatihan maritim yang saat ini ada untuk
memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan awak kapal ikan migran bekerja
di kapal-kapal ikan asing

positive - Alberta Bonasahat (Koordinator Program Nasional, Ship to Shore Rights Southeast Asia
(SEA) Programme ILO) Gagasan dan usulan aksi yang mengemuka dalam dialog ditangkap dan
didokumentasi, area aksi prioritas akan menjadi dasar pengembangan rencana kerja Ship to
Shore Rights SEA Indonesia

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Labour Organization (ILO)
menyelenggarakan diskusi Program Ship to Shore Rights Southeast Asia, Rabu (21/7). Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan diskusi konsultasi secara virtual untuk memberikan
kesempatan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan relevan untuk mengidentifikasi
area aksi prioritas.

109