Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 109
PEKERJA DI WILAYAH PPKM LEVEL 4 BAKAL DAPAT SUBSIDI UPAH RP 1 JUTA
Jakarta, Pemerintah kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para
pekerja/buruh yang terdampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM ), khususnya pekerja di wilayah yang menerapkan PPKM level empat.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, pekerja/buruh yang nantinya
berhak menerima BSU adalah warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki nomor induk
kependudukan (NIK), pekerja/buruh penerima upah, terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang masih aktif (yang dibuktikan dengan nomor kepesertaan sampai Juni
2021) dan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah
di bawah Rp 3,5 juta sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan. Apabila pekerja bekerja di wilayah PPKM yang upah minimum kabupaten/kota
(UMK) di atas Rp 3,5 juta, maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah.
"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data mengingat sampai sekarang data BPJS Naker
dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid untuk digunakan pemerintah
sebagai dasar pemberian subsidi upah secara cepat dan tepat sasaran," kata Ida "Kami
mengusulkan ini hanya diberikan kepada pekerja yang berada di PPKM level empat sesuai
dengan Instruksi Mendagri. Kemudian bekerja pada sektor yang terdampak PPKM antara lain
industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan,
transportasi, aneka industri, properti, dan real estate," jelas Ida Fauziyah dalam konferensi pers
perkembangan PPKM, Rabu (21/7/2021).
Untuk mekanisme penyaluran BSU diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 500.00 per bulan
selama dua bulan yang akan diberikan sekaligus, sehingga pekerja/buruh akan langsung
menerima Rp 1 juta. Jumlah penerima BSU sebanyak 8 juta pekerja, sehingga membutuhkan
anggaran sekitar Rp 8 triliun. Payung hukum BSU ini akan segera dibuat dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan.
"Data penerima BSU ini kami akan ambil dari BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu
pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2021, sehingga hanya peserta yang terdaftar pada
batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan yang akan mendapatkan BSU," kata Ida.
"Mudah-mudahan dengan subsidi ini akan membantu para pekerja terutama yang di luar sektor
kritikal untuk bisa bertahan dalam kondisi pembatasan aktivitas masyarakat," ucap Ida dalam
konferensi pers secara virtual pada Rabu (21/7). Berikut adalah daerah-daerah PPKM Jawa Bali
level 4: DKI Jakarta: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Banten:Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Serang.
Jawa Barat: Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi,
Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung
dan Kota Tasikmalaya.
Jawa Tengah: Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus,
Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota
Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang.
DIY: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.
Jawa Timur: Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten
Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota
Kediri, Kota Blitar dan Kota Batu. Sumber: BeritaSatu.com.
108
