Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

KEMNAKER DAN ILO PERKUAT ATURAN PERLINDUNGAN PEKERJA SEKTOR
PERIKANAN
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan International Labour Organization (ILO)
memperkuat kerangka hukum, kebijakan, dan peraturan terkait migrasi tenaga kerja sektor
perikanan dan pemrosesan hasil perikanan serta boga bahari di Asia Tenggara untuk melindungi
pekerja sektor perikanan.

"Para peserta banyak gagasan dan usulan kegiatan. Banyak permasalahan dalam sektor
perikanan muncul dan didiskusikan dan solusi pun ditawarkan dengan niat untuk memperbaiki
situasi, agar dapat lebih mendukung dan melindungi para pekerja migran," kata Sekretaris
Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi yang selaku co-chair National Programme Advisory Committee
(NPAC) Meeting dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kemnaker dan ILO mengadakan diskusi Program Ship to Shore Rights Southeast Asia untuk
memberikan kesempatan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan relevan untuk
mengidentifikasi area aksi prioritas.

"Selama diskusi, didapatkan informasi bahwa beberapa pemangku kepentingan telah memiliki
atau dalam proses mendirikan pusat-pusat layanan untuk sektor perikanan dan pengolahan hasil
ikan," tutur Anwar.
Dialog yang secara luas melibatkan para pemangku kepentingan di Indonesia tersebut
menangkap berbagai pandangan yang beragam dan representatif dari pekerja, pemberi kerja,
pemerintah, sektor swasta, para pembeli, organisasi non pemerintah, masyarakat sipil, peneliti,
dan para mitra pembangunan.

Anwar menuturkan beberapa pemangku kepentingan mengusulkan adanya dukungan bagi
pengembangan lebih lanjut dari apa yang sudah mereka miliki. Namun hingga sekarang ini,
masih terkendala adanya ketidaktepatan dalam memahami lingkup dan keefektifan layanan yang
saat ini diberikan, serta termasuk apa yang dapat dikembangkan kemudian.

"Misalnya, Kemnaker kini telah memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa lokasi.
Terkait awak kapal ikan, beberapa peserta merasa perlu untuk meng-upgrade kurikulum
pelatihan maritim yang saat ini ada untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan
kebutuhan awak kapal ikan migran bekerja di kapal-kapal ikan asing," ujar Anwar.

Sementara Koordinator Program Nasional untuk Ship to Shore Rights Southeast Asia (SEA)
Programme ILO Alberta Bonasahat mengatakan diskusi Ship To Shore Rights SEA juga bertujuan
untuk melindungi hak-hak tenaga kerja dan mendorong lingkungan kerja yang aman dan
nyaman, bagi para pekerja migran sepanjang siklus migrasi, mulai dari masa perekrutan hingga
akhir masa kontrak kerja.

Selanjutnya, memberdayakan pekerja migran, keluarga mereka, organisasi, dan komunitasnya
dalam mendorong terwujudnya dan menjalankan hak-hak mereka.

"Gagasan dan usulan aksi yang mengemuka dalam dialog ditangkap dan didokumentasi, area
aksi prioritas akan menjadi dasar pengembangan rencana kerja Ship to Shore Rights SEA
Indonesia," tutur Albert.
.

169