Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

pemerintah, sektor swasta, para pembeli, organisasi nonpemerintah, masyarakat sipil, peneliti,
dan para mitra pembangunan.
"Banyak permasalahan dalam sektor perikanan muncul dan didiskusikan dan solusi pun
ditawarkan dengan niat untuk memperbaiki situasi, agar dapat lebih mendukung dan melindungi
para pekerja migran," kata Anwar dalam diskusi Program Ship to Shore Rights Southeast Asia,
Rabu (21/7/2021).

Co-Chair National Programme Advisory Committee (NPAC) Meeting itu mengatakan, selama
diskusi, pihaknya mendapat informasi bahwa beberapa pemangku kepentingan telah memiliki
atau dalam proses mendirikan pusat-pusat layanan sektor perikanan dan pengolahan hasil ikan.

Adapun, kata Anwar, beberapa pemangku kepentingan mengusulkan adanya dukungan bagi
pengembangan lebih lanjut dari apa yang sudah mereka miliki.

Namun, hingga kini, ketidaktepatan pemahaman lingkup dan keefektifan layanan masih menjadi
kendala untuk mengembangkan pusat layanan.

Selain itu, rencana terkait apa yang akan dikembangkan juga masih menjadi belum pasti.

"Misalnya, Kemnaker kini telah memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa lokasi.
Terkait awak kapal ikan, beberapa peserta merasa perlu untuk memperbarui kurikulum pelatihan
maritim," terang Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Kata Anwar, perbaikan tersebut bertujuan untuk memastikan kurikulum tetap relevan dengan
kebutuhan awak kapal ikan migran yang bekerja di kapal-kapal ikan asing.

Sementara itu, Koordinator Program Nasional Ship to Shore Rights Southeast Asia (SEA)
Programme International Labour Organization (ILO) Alberta Bonasahat memastikan semua
gagasan dalam diskusi akan tercatat dan dimanfaatkan dengan baik.

"Gagasan dan usulan aksi yang dikemukakan dalam dialog (akan) ditangkap dan
didokumentasikan. Area aksi prioritas akan menjadi dasar pengembangan rencana kerja Ship to
Shore Rights SEA Indonesia," ujar Alberta.

Sebagai informasi, diskusi Program Ship to Shore Rights SEA yang diselenggarakan oleh
Kemenaker dan ILO tersebut bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum, kebijakan, dan
peraturan terkait migrasi tenaga kerja sektor perikanan dan pemrosesan hasil perikanan serta
boga bahari di Asia Tenggara.

Dalam diskusi tersebut, para pelaku sektor perikanan mendapat kesempatan untuk berkonsultasi
secara virtual dengan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi area aksi prioritas.

Lebih lanjut, Alberta memaparkan, terdapat beberapa tujuan lain yang ingin dicapai melalui
diskusi, di antaranya adalah melindungi hak-hak tenaga kerja dan mendorong lingkungan kerja
yang aman dan nyaman bagi pekerja migran sepanjang siklus migrasi.
Lebih lanjut, diskusi tersebut juga bertujuan untuk memberdayakan pekerja migran, keluarga,
organisasi, dan komunitasnya demi mendorong terwujudnya pemenuhan hak mereka.

165