Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 162
Selain Kementerian Keuangan, lanjut Sri Mulyani, pembahasan subsidi juga melibatkan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Kami sedang membahas dengan Kemenko dan Kemenaker untuk membantu segmen pekerja
yang dirumahkan dan dikurangi jam kerjanya," ujarnya.
Dalam paparan Sri Mulyani, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran senilai Rp10 triliun
untuk program prakerja dan bantuan subsidi upah tenaga kerja. Dengan demikian, total
anggaran yang disiapkan mencapai Rp30 triliun.
Sebelumnya, sejumlah pengusaha meminta pemerintah memberikan subsidi upah bagi pekerja
di tengah PPKM. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus
Widjaja, misalnya, meminta pemerintah memberikan subsidi gaji pekerja sebesar 50 persen.
Ia menuturkan mekanisme pemberian subsidi bisa disalurkan langsung kepada pekerja melalui
BPJS Ketenagakerjaan. Jika terealisasi, pengusaha hanya menanggung 50 persen gaji.
"Subsidi ini tidak perlu diberikan kepada pusat perbelanjaan tapi langsung diberikan kepada
pekerja melalui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan atau mekanisme lainnya," ujarnya dalam
diskusi Pengenaan Pelarangan Beroperasi Bagi Sektor Industri Manufaktur selama penerapan
PPKM Mikro Darurat, Rabu (21/7).
Sebagai informasi, tahun lalu, pemerintah memberikan subsidi upah bagi pekerja bergaji di
bawah Rp5 juta senilai Rp600 ribu per bulan. Tahun ini, bantuan tersebut disetop karena belum
masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
161
