Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

"Paling tidak, proses pembicaraannya tidak terlalu lama karena tahun lalu kita sudah pernah
menggunakan skema tersebut. Tinggal sekarang penerapan tahun lalu dievaluasi," ujar Timboel,
Rabu (21/7/2021).

Kedua, mediator dan pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
harus mendatangi perusahaan dan melakukan pendataan terhadap pekerja yang dirumahkan
ataupun dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketiga, mengumumkan kepada pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK untuk melapor
kepada pemerintah sehingga bisa langsung diambil langkah lanjutan dan dilakukan pemeriksaan
ke perusahaan yang bersangkutan.

Dengan cara tersebut, kata Timboel, pekerja di restoran yang bekerja berstatus informal dan
terdampak bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah.

Ketiga langkah tersebut dinilai dapat memudahkan pemerintah dalam menyalurkan subsidi upah
secara tepat sasaran. Pengambilan data pun tidak hanya dari BPJS Ketenagakerjaan yang belum
tentu mencakup seluruh tenaga kerja yang terdampak, termasuk pekerja informal di sektor
restoran.

Data BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya, bisa diacu sebagai pelengkap saja untuk memastikan
tenaga kerja yang sudah berstatus nonaktif apabila perusahaan tempat yang bersangkutan
bekerja tidak mampu lagi membayarkan iuran akibat terdampak penerapan PPKM.

158