Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

PEMERINTAH AKAN BERI SUBSIDI GAJI KORBAN PHK DAN YANG DIRUMAHKAN
DAMPAK PPKM DARURAT
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan kembali memberikan
subsidi gaji bagi pekerja yang terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Namun, saat ini masih dalam proses finalisasi antara
Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perekonomian.

"Ini sedang kami bahas dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian
Ketenagakerjaan," kata Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Rabu
(21/7).

Menteri Sri Mulyani menjelaskan bantuan subsidi upah ini akan diperuntukkan bagi pekerja yang
dirumahkan selama PPKM Darurat. Tak hanya itu, bantuan subsidi upah ini juga akan difokuskan
kepada pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja.

"Ini fokus untuk ke pekerja yang kena PHK dan yang mengalami pengurangan jam kerja atau
dirumahkan," kata dia.

Rencana program ini pun masih dalam proses finalisasi. Sehingga dia belum menyebut anggaran
yang akan dialokasikan untuk program ini. "Masih difinalkan dalam beberapa hari ke depan,"
kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah dikabarkan akan kembali memberikan subsidi gaji atau bantuan subsidi
upah (BSU) bagi para pekerja. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah mempersiapkan
usulan alokasi anggaran untuk program tersebut.

"Sedang digodok terus (alokasi anggaran dan skema penyaluran BSU)," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi saat dikonfirmasi merdeka.com, Jakarta, Rabu
(21/7).

Jika PPKM Darurat Diperpanjang Usai 26 Juli, Pengelola Mal Minta Subsidi Gaji Pegawai Ketua
Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Aphonzus Widjaja menilai,
pembatasan operasi pusat belanja membuat banyak pegawai dirumahkan. Kendari demikian, dia
masih memberikan upah secara utuh.

"Kalau [PPKM Darurat] diperpanjang [setelah 26 Juli], skema bagi pegawai akan dirumahkan
dan gaji dibayarkan sebagian, dan opsi terakhir akan ada PHK," katanya dalam konferensi pers,
Rabu (21/7).

Dengan demikian, dia mengatakan kalau kebijakan yang dijalankannya tersebut bergantung
pada berapa lama PPKM Darurat berlangsung. Jika terus berkepanjangan, dia meminta adanya
subsidi upah pekerja sebagai salah satu bantuan dari pemerintah.
Misalnya, dengan subsidi upah sebesar 50 persen ditanggung pemerintah dan sisanya oleh
pengusaha. Pola pelaksanaannya, kata dia, bisa menggunakan skema penyaluran dari BPJS
Ketenagakerjaan.

"Secara tidak langsung pusat perbelanjaan terbantu dengan subsidi tersebut. Tidak perlu ke
pusat perbelanjaan, bisa langsung ke pekerja, untuk menghindari PHK kalau pusat belanja sama
sekali tidak bisa buka, tutup," katanya.

"Pengorbanan lebih dari 1 tahun ini jadi sangat sulit, akhir tahun lalu ada pengusaha yang
asetnya sempet dijual atau menutup usahanya karena kondisinya sudah tidak mampu lagi,"
tambahnya.

[bim].
156