Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

Judul Bisnis Restoran Tertekan, Pemerintah Diminta Kucurkan Subsidi Gaji
Nama Media bisnis.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210721/12/1420168/bisnis-
restoran-tertekan-pemerintah-diminta-kucurkan-subsidi-gaji
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-07-21 17:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Timboel Siregar (Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI))
Paling tidak, proses pembicaraannya tidak terlalu lama karena tahun lalu kita sudah pernah
menggunakan skema tersebut. Tinggal sekarang penerapan tahun lalu dievaluasi

Ringkasan

Belum dibukanya opsi pelayanan makan di tempat bagi pelaku usaha restoran dalam rencana
pembukaan secara bertahap oleh pemerintah diharapkan bisa dikompensasi dengan subsidi upah
yang disalurkan secara tepat sasaran. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
(OPSI) Timboel Siregar menilai pekerja informal di sektor tersebut yang jumlahnya tidak sedikit
harus dipastikan mendapatkan akses bantuan dari pemerintah ketika subsidi upah disalurkan.

BISNIS RESTORAN TERTEKAN, PEMERINTAH DIMINTA KUCURKAN SUBSIDI GAJI

Belum dibukanya opsi pelayanan makan di tempat bagi pelaku usaha restoran dalam rencana
pembukaan secara bertahap oleh pemerintah diharapkan bisa dikompensasi dengan subsidi upah
yang disalurkan secara tepat sasaran.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai pekerja
informal di sektor tersebut yang jumlahnya tidak sedikit harus dipastikan mendapatkan akses
bantuan dari pemerintah ketika subsidi upah disalurkan.

Menurut Timboel, ada 3 hal yang mesti dilakukan pemerintah agar penyaluran subsidi upah bisa
segera disalurkan dan tepat sasaran bagi pekerja informal di sektor tersebut yang paling rentan
terdampak selama PPKM diberlakukan.

Pertama, mempercepat proses pembahasan subsidi upah. Dia menilai pembahasan subsidi upah
harusnya bisa dipercepat mengingat skema ini sudah diterapkan tahun lalu sehingga hanya
diperlukan evaluasi dari penerapan sebelumnya.

157