Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

KEMNAKER DAN ILO BAHAS PERLINDUNGAN PEKERJA SEKTOR PERIKANAN, APA
HASILNYA?
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan dan International Labour Organization (ILO)
menyelenggarakan diskusi Program Ship to Shore Rights Southeast Asia untuk memperkuat
kerangka hukum, kebijakan, dan peraturan terkait migrasi tenaga kerja sektor perikanan,
pemrosesan hasil perikanan, serta boga bahari di Asia Tenggara.

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, selaku co-chair National Programme Advisory Committee
(NPAC) Meeting, menjelaskan, diskusi konsultasi secara virtual ini bertujuan untuk memberikan
kesempatan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan relevan untuk mengidentifikasi
area aksi prioritas.

"Selama diskusi, didapatkan informasi bahwa beberapa pemangku kepentingan telah memiliki
atau dalam proses mendirikan pusat-pusat layanan untuk sektor perikanan dan pengolahan hasil
ikan," kata Anwar Sanusi dalam diskusi Program Ship to Shore Rights Southeast Asia, Rabu
(21/7/2021).

Dia menjelaskan, bahwa dialog yang secara luas melibatkan para pemangku kepentingan di
Indonesia ini bertujuan menangkap berbagai pandangan yang beragam dan representatif dari
pekerja, pemberi kerja, pemerintah, sektor swasta, para pembeli, organisasi non pemerintah,
masyarakat sipil, peneliti, dan para mitra pembangunan.

"Para peserta banyak gagasan dan usulan kegiatan. Banyak permasalahan dalam sektor
perikanan muncul dan didiskusikan dan solusi pun ditawarkan dengan niat untuk memperbaiki
situasi, agar dapat lebih mendukung dan melindungi para pekerja migran," katanya.

Selain itu, beberapa pemangku kepentingan mengusulkan adanya dukungan bagi
pengembangan lebih lanjut dari apa yang sudah mereka milii. Namun hingga saat ini, masih
terkendala adanya ketidaktepatan dalam memahami lingkup dan keefektifan layanan yang saat
ini diberikan, serta termasuk apa yang dapat dikembangkan kemudian.

"Misalnya, Kemnaker kini telah memiliki Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di beberapa lokasi.
Terkait awak kapal ikan, beberapa peserta merasa perlu untuk meng-upgrade kurikulum
pelatihan maritim yang saat ini ada untuk memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan
kebutuhan awak kapal ikan migran bekerja di kapal-kapal ikan asing," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Program Nasional, Ship to Shore Rights Southeast
Asia (SEA) Programme ILO, Alberta Bonasahat, mengungkapkan tujuan lain dari diskusi Ship To
Shore Rights SEA ini yaitu, melindungi hak-hak tenaga kerja dan mendorong lingkungan kerja
yang aman dan nyaman, bagi para pekerja migran sepanjang siklus migrasi, mulai dari masa
perekrutan hingga akhir masa kontrak kerja.

Selanjutnya memberdayakan pekerja migran, keluarga mereka, organisasi, dan komunitasnya
dalam mendorong terwujudnya dan menjalankan hak-hak mereka.

"Gagasan dan usulan aksi yang mengemuka dalam dialog ditangkap dan di dokumentasi, area
aksi prioritas akan menjadi dasar pengembangan rencana kerja Ship to Shore Rights SEA
Indonesia," pungkas Albert.

163