Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

PEMERINTAH AKAN SALURKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH UNTUK DUA BULAN

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan kabar gembira kepada para pekerja dan
buruh yang terdampak PPKM. Dia mengusulkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang pernah terjadi
pada 2020 kembali diberikan kepada masyarakat.

"Kami mengusulkan untuk diberikan subsidi upah kepada para pekerja yang terdampak. Subsidi
upah ini payung hukumnya akan kami buat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Ini
merupakan program stimulus yang kami koordinasikan dengan Komite PEN, Kementerian
Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu
(21/7).

Lebih lanjut, Ida menambahkan bahwa pekerja atau buruh yang mendapatkan subsidi upah
merupakan WNI dan dibuktikan dengan NIK, pekerja atau buruh penerima upah, dan terdaftar
sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan dapat
dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan Juni 2021. Menurutnya, data BPJS
menjadi sumber utama penyaluran BSU karena data tersebut dikatakan dapat
dipertanggungjawabkan hingga saat ini.

Selain itu, peserta yang berhak mendapatkan BSU kali ini merupakan peserta yang membayar
iuran dengan besaran iuran dihitung berdasarkan upah di bawah Rp3,5 juta sesuai dengan upah
terakhir yang dilaporkan pemberi upah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Namun, untuk pekerja
atau buruh di wilayah PPKM yang memiliki UMK di atas Rp3,5 juta akan menggunakan UMK
sebagai batas kriteria upah.

"Peserta juga harus memiliki rekening bank yang aktif dan kami mengusulkan diberikan kepada
pekerja yang berada di PPKM level 4 sesuai Instruksi Mendagri," kata Ida. Dia menambahkan
bahwa pekerja di sektor terdampak PPKM yang dimaksud ialah pekerja di industri barang
konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan jasa kesehatan, transportasi, aneka
industri, properti dan realestat.

Proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi upah oleh bank penyalur dilakukan
dengan pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan
pemerintah melalui Bank Himbara. "Mekanisme bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja
atau buruh sebesar Rp500 ribu per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus. Artinya
satu kali pencairan dan pekerja akan menerima subsidi sebesar Rp1 juta," tuturnya.
Batas waktu pengambilan data dari BPJS Ketenagakerjaan ialah 30 Juni 2021, sehingga BSU kali
ini hanya untuk peserta yang terdaftar sampai tanggal tersebut dan memenuhi persyaratan.
Jumlah penerima 8 juta pekerja dan membutuhkan anggaran Rp8 triliun.

"Kami mendorong pekerja yang belum menyerahkan data rekening ke BPJS Ketenagakerjaan
untuk menyerahkan ke perusahaan yang diteruskan pada BPJS. Mudah-mudahan ini bisa
membantu pekerja untuk bertahan di situasi pembatasan seperti ini," ujar Ida.

BSU kali ini, menurut Ida juga menjadi bentuk apresiasi kepada pekerja atau buruh yang sudah
terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. "Saya kira ini juga jadi momentum
meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai transformasi menuju negara
maju," pungkasnya. (OL-14)

20