Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

Ringkasan

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot potensi terjadinya lonjakan angka
penggangguran bila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat)
diperpanjang. Menurutnya, pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan tersebut. PPKM
Darurat awalnya dilaksanakan di Jawa-Bali, 3-20 Juli 2021. Namun, pemerintah menerapkan
kebijakan yang sama terhadap 15 daerah lain, di luar Jawa dan Bali.

PEMERINTAH DIMINTA ANTISIPASI LONJAKAN PENGANGGURAN BILA PPKM
DARURAT DIPERPANJANG

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot potensi terjadinya lonjakan angka
penggangguran bila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat)
diperpanjang. Menurutnya, pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan tersebut.

PPKM Darurat awalnya dilaksanakan di Jawa-Bali, 3-20 Juli 2021. Namun, pemerintah
menerapkan kebijakan yang sama terhadap 15 daerah lain, di luar Jawa dan Bali.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy,
mengungkap pemerintah akan memperpanjang PPKM Darurat. Namun, pemerintah masih akan
melakukan berbagai evaluasi sebelum membuat keputusan.

“PPKM Darurat membut sejumlah pekerjaan dan usaha semakin terpuruk. Ini harus menjadi
perhatian pemerintah karena potensi peningkatan pengangguran sangat mungkin terjadi.
Potensi ini harus diantisipasi dengan baik, agar tidak terjadi dampak susulan yang akan
merugikan negara,” tutur LaNyalla, Senin (19/7/2021).

Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode
Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Sehingga, jumlah
angkatan kerja di Indonesia yang menganggur sejak awal pandemi menjadi sebesar 9,77 juta
orang.

LaNyalla memperkirakan angka tersebut sudah mengalami peningkatan.

“Data BPS tersebut merupakan data sebelum terjadinya lonjakan dahsyat kasus Corona yang
membuat pemerintah memutuskan menerapkan PPKM Darurat. Salah satu persoalan yang akan
dihadapi akibat PPKM Darurat saya perkirakan adalah persoalan peningkatan pengangguran,”
ucapnya.

LaNyalla mengaku memahami keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Terlebih
jumlah kasus harian Covid-19 menembus angka 50 ribu. Namun, kebijakan tersebut berdampak
terhadap perekonomian masyarakat.

“Contohnya adalah bagaimana penutupan mal membuat banyak pekerja di sektor tersebut
menjadi kehilangan pekerjaan. Sebab di luar swalayan dan toko kesehatan, semua toko dan
tempat usaha harus tutup. Rumah makan pun juga tidak boleh menerapkan dine in, dan hanya
boleh take away,” tutur LaNyalla.

Pemecatan karyawan sendiri telah terjadi di Sumatera Utara. Sebanyak 7.000 karyawan mal
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di Jawa Timur, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja
Indonesia (APPBI) menyampaikan jika ratusan ribu karyawan/pekerja mal harus dirumahkan.

Dampak tersebut turut dirasakan karyawan bioskop dan pekerja di bidang ekonomi pariwisata
ekonomi kreatif. Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) memaparkan, sekitar
10.175 orang karyawan terdampak kebijakan penutupan bioskop. Pengusaha yang tergabung
229