Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 235

Meski kasus penularan Covid-19 masih tinggi dan pandemi belum sepenuhnya terkendali, PPKM
              Darurat berhasil menurunkan keterisian rumah sakit. Menurut Satgas Covid-19, ada penurunan
              bed occupancy ratio (BOR) di Jawa-Bali usai PPKM Darurat diterapkan.

              Selama masa PPKM Darurat, pemerintah membatasi pergerakan dan mobilitas warga. Tak hanya
              itu, pemerintah juga menutup pusat-pusat perbelanjaan, kecuali outlet yang menjual bahan-
              bahan pokok atau obat-obatan. Pemerintah juga membatasi operasional tempat makan, baik
              restoran maupun warung tenda pinggir jalan.

              Kondisi  ini  berdampak  pada  perekonomian,  khususnya  para  pelaku  ekonomi  kecil  dan  para
              pekerja informal yang sehari-hari mengais rezeki dari lalu lalang orang.

              PPKM Darurat membuat kondisi mal atau pusat perbelanjaan dan pedagang pasar tradisional
              memburuk.

              Kebijakan  pembatasan  yang  dilakukan  pemerintah  kali  ini  membuat  banyak  pedagang  yang
              bangkrut dan menjual asetnya untuk membayar utang.

              PPKM Darurat juga berimbas pada bisnis hotel dan restoran. Perhimpunan Hotel dan Restoran
              Indonesia (PHRI) mencatat, kebijakan pembatasan ini membuat okupansi hotel terjun bebas.

              Perpanjangan  PPKM  Darurat  juga  berpotensi  memicu  banyaknya  pekerja  yang  dirumahkan
              hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

              Saat ini sudah banyak pekerja yang dirumahkan, utamanya sektor-sektor yang paling terdampak
              pandemi, misalnya sektor pariwisata.

              Sektor restoran dan hotel paling banyak mengurangi tenaga kerja. Merujuk catatan PHRI, tenaga
              kerja yang hilang karena pandemi di sektor ini hampir 200 ribu orang.

              Masyarakat  lapisan  bawah  menjadi  kelompok  yang  paling  terdampak  dari  kebijakan  ini,
              khususnya  pekerja  sub-sistem  dan  masyarakat  yang  tak  memiliki  pekerjaan  tetap.  Padahal
              kelompok ini jumlahnya semakin membesar di Indonesia sejak pandemi melanda negeri ini.

              Di media massa dan media sosial bertebaran berita atau informasi adanya masyarakat yang
              menentang dan melawan penerapan PPKM Darurat.

              Di Jawa Timur, Sabtu (10/7/2021), puluhan warga menyerang petugas yang melakukan patroli
              protokol kesehatan di Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur.

              Puluhan warga tersebut tak terima karena rekan mereka kena razia. Mereka melempari dan
              menyerang mobil operasional petugas.

              Kasus  serupa  juga  terjadi  di  Solo.  Sejumlah  pedagang  di  Pasar  Klitikan,  Notoharjo,  Solo
              mengintimidasi  petugas  Satpol  PP  yang  melakukan  penertiban  PPKM  Darurat  pada  Minggu
              (4/7/2021) di wilayah itu.

              Para pedagang yang membuka lapak di depan pasar, diminta menutup kegiatan jual-belinya
              karena melanggar aturan. Namun, para pedagang menolak dan terlibat cekcok dengan petugas.

              Perlawanan juga terjadi di ibu kota. Penolakan terlihat di beberapa titik penyekatan pada hari
              pertama PPKM Darurat diterapkan. Misalnya di pertigaan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur.

              Titik  yang  menjadi  perbatasan  antara  Bekasi  ke  Jakarta  itu  dipadati  pemotor  yang  menolak
              disekat oleh petugas. Mereka berdebat dengan aparat yang berjaga dan membuat kemacetan
              yang sangat panjang.


                                                           234
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240