Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021
P. 243
Pemerintah diminta mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Darurat
COVID-19 yang mengatur kerja bergilir, bukan work from home, dan pihak pabrik tidak boleh
memotong upah buruh.
"Keluarkan Permenaker darurat Covid yang mengatur kerja bergilir, bukan WFH, dan tidak boleh
ada potong upah. Dengan demikian ledakan PHK bisa dihindari," pungkas Said.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali telah berlaku
sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Wacana memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021
sempat dilontarkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy. Namun, hingga kini pemerintah belum memutuskan secara resmi arah
kebijakan yang akan diambil terkait masa berlaku PPKM Darurat selanjutnya.
Pemerintah masih mencari formula yang tepat agar kebijakan pembalasan aktivitas tidak
berdampak buruk terhadap masyarakat, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia.
Sejumlah ekonom menyarankan agar kebijakan itu tidak diperpanjang karena dapat
mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Sementara itu, sejumlah epidemiolog justru menyarankan agar PPKM Darurat diperpanjang guna
menekan angka penularan virus corona. (Ant)
242
