Page 246 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

"Karena isoman maka pabrik diliburkan karena tidak mungkin pabrik melakukan work from home,
tetapi hanya bisa jam kerja bergilir," kata Said Iqbal di Jakarta, Selasa.(20/7/2021).
Dia mengungkapkan, apabila banyak pabrik libur dan buruh melakukan isolasi mandiri, maka
target produksi akan menurun sehingga langkah yang diambil perusahaan adalah merumahkan
karyawan dengan memotong gaji mereka. Selanjutnya, langkah terakhir yang akan diambil pihak
manajemen pabrik adalah pemutusan hubungan kerja jika kasus penularan Covid-19 kian
meningkat dan arus kas dan terganggu.

"Banyak manajemen perusahaan yang mengajak berunding serikat pekerja untuk persiapan
efisiensi perusahaan dengan cara mengurangi jumlah buruh atau PHK bertahap," ungkap Said.

Lebih lanjut dia menyampaikan buruh yang sedang isolasi mandiri perlu diberi vitamin dan obat
gratis dari BPJS kesehatan agar mereka segera sembuh dan masuk kerja. Selain itu, program
vaksinasi gratis perlu dipercepat dan diperbanyak dengan menyasar kalangan buruh untuk
mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity.
Pemerintah diminta mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Darurat
COVID-19 yang mengatur kerja bergilir, bukan work from home, dan pihak pabrik tidak boleh
memotong upah buruh.

"Keluarkan Permenaker darurat Covid yang mengatur kerja bergilir, bukan WFH, dan tidak boleh
ada potong upah. Dengan demikian ledakan PHK bisa dihindari," pungkas Said.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali telah berlaku
sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Wacana memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021
sempat dilontarkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Muhadjir Effendy. Namun, hingga kini pemerintah belum memutuskan secara resmi arah
kebijakan yang akan diambil terkait masa berlaku PPKM Darurat selanjutnya.

Pemerintah masih mencari formula yang tepat agar kebijakan pembatasan aktivitas tidak
berdampak buruk terhadap masyarakat, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Sejumlah
ekonom menyarankan agar kebijakan itu tidak diperpanjang karena dapat mengganggu stabilitas
ekonomi nasional. Sementara itu, sejumlah epidemiolog justru menyarankan agar PPKM Darurat
diperpanjang guna menekan angka penularan virus corona.
kbc 10.

245