Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

Tambahan dana ini terutama dialokasikan buat program bantuan subsidi upah (BSU). Insentif
tambahan ini ditujukan untuk 8,8 juta pekerja yang terdampak kebijakan pengurangan gaji
hingga dirumahkan.

"Kami tadi sudah bahas dengan Ibu Menaker akan ada dari Rp 10 triliun anggaran yang kita
tambah untuk pekerja ini, akan ditujukan bagi 8,8 juta pekerja," jelas Sri Mulyani dalam virtual
conference, Rabu (21/7).

Kendati demikian, Sri Mulyani merinci alokasi dana buat BSU adalah sebesar Rp 8,8 triliun.
Sementara sisanya sebesar Rp 1,2 triliun merupakan anggaran tambahan untuk dana pelatihan
Kartu Prakerja.

"Sisa anggaran Rp 10 triliun yang kita alokasikan untuk pekerja akan dipakai untuk tambahan
Kartu Prakerja. Jadi Kartu Prakerja akan menambah dari Rp 20 triliun jadi Rp 21,2 triliun," ujar
Sri Mulyani.

Adapun total secara keseluruhan dana buat perlindungan para pekerja di tahun ini mencapai Rp
30 triliun. Dengan adanya dana tambahan serta kembali berjalannya program subsidi upah, Sri
Mulyani berharap bisa membendung pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan.

Sri Mulyani menjelaskan, kedua program perlindungan buat pekerja ini akan menjalankan fungsi
yang berbeda. Kartu Prakerja akan difokuskan pada para pekerja yang terdampak PHK.
Sementara BSU untuk pekerja yang dirumahkan dan terdampak kebijakan lainnya seperti
pengurangan gaji dan jam kerja.

Syarat pekerja yang dapat subsidi gaji Rp 500 ribu

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah subsidi gaji tahun ini berbeda dengan bantuan
yang diberikan tahun lalu. Pertama, nilainya sebesar Rp 500 ribu atau lebih kecil dibandingkan
program subsidi gaji pada 2020 senilai Rp 600 ribu per bulan.

Adapun subsidi gaji pada tahun ini diberikan selama dua kali yakni Rp 1 juta dalam dua bulan.
Selain itu, Ida Fauziyah mengatakan subsidi upah yang disiapkan rencananya hanya untuk sektor
non-kritikal, yang berada di wilayah PPKM Darurat atau saat ini disebut level 4.

"Jadi terbatas pada dua hal tadi dan tentu saja ketentuannya dengan upah Rp 3,5 juta ke
bawah," ujarnya.

Stimulus tersebut sudah dikoordinasikan dengan Komite PEN, Kementerian Keuangan, dan BPJS
Ketenagakerjaan. Ida mengatakan data calon penerima bantuan upah bersumber dari
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah diverifikasi dan validasi sesuai ketentuan.

Terkait dengan hal tersebut, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi syarat bagi
pekerja untuk bisa dapat subsidi gaji ini. Bukan sekadar jadi peserta, namun juga harus aktif
membayar iuran dan tidak punya tunggakan.

26