Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020
P. 44

ASPATAKI: BANYAK PEMDA BELUM SIAP LATIH PEKERJA MIGRAN

              Asosiasi  Perusahaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (Aspataki)  menyebutkan  banyak
              pemerintah daerah yang belum siap melakukan pelatihan terhadap pekerja migran Indonesia
              (PMI).

              Padahal, pelatihan PMI menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017
              tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

              "Sesuai Pasal 39, 40, dan 41 UU Nomor 18 Tahun 2017, pelatihan PMI menjadi tanggung jawab
              pemerintah. Padahal, mulai 15 Januari 2021, kita sudah melakukan penempatan PMI dengan
              menggunakan skema pembebasan bea penempatan," kata Ketua Umum Aspataki Saiful Mashud,
              dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu.

              Hal tersebut disampaikan Saiful dalam pembukaan Rapat Konsultasi Nasional Aspataki sekaligus
              pemberian penghargaan "Aspataki Award" di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu.

              Sejauh ini, kata dia, Aspataki masih menunggu realisasi pelatihan PMI dari pemerintah, sebelum
              penempatan PMI pada 15 Januari 2021.

              "Apakah pemerintah akan menghentikan PMI atau mencarikan solusi agar pada 15 Januari 2021
              nanti bisa terlaksana," kata Saiful.

              Berkaitan dengan kondisi pandemi, Saiful mengatakan bahwa Aspataki sejak awal merebaknya
              pandemi  COVID-19  sudah  mengeluarkan  seruan  kepada  para  anggota  agar  melakukan
              serangkaian tes dan memastikan PMI yang dikirim benar-benar sehat.

              Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesja (BP2MI) Benny Rhamdani
              dalam  sambutannya  saat  membuka  Konsultasi  Nasional  Aspataki  mengapresiasi  masukan-
              masukan dari asosiasi dan terkait pelatihan PMI.

              Ia  juga  menyerukan  kepada  seluruh  perusahaan  penempatan  PMI  agar  benar-benar
              memperhatikan protokol kesehatan dengan mewajibkan setiap PMI menjalani tes PCR sebelum
              diberangkatkan ke negara penempatan.

              "Jangan sampai kasus 27 PMI di Taiwan yang diduga positif COVID-19 terulang kembali. BP2MI
              mewajibkan  seluruh  perusahaan  melakukan  tes  PCR  terhadap  para  calon  PMI  yang  mau
              ditempatkan," ujarnya.

              Ketua Panitia Konsultasi Nasional Aspataki Puji Astuti menjelaskan kegiatan tersebut merupakan
              amanat AD/ART Aspataki yang dilakukan secara rutin, termasuk sejumlah penghargaan kepada
              pihak-pihak yang dinilai punya kepedulian terhadap PMI diberikan setiap dua tahun sekali, dan
              untuk tahun ini ada 19 penghargaan.

              "Harapannya, melalui konsultasi dan pemberian penghargaan ini bisa lebih memotivasi anggota
              Aspataki untuk terus membenahi tata kelola penempatan PMI," katanya.















                                                           43
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49