Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

Kepesertaan pekerja minimal 24 bulan, dan masa iur 12 bulan, serta telah membayar iuran 6
bulan berturut-turut.
RPP ini juga mengatur besarnya iuran untuk JKP sebesar 0,46% dari besaran upah pekerja. Dari
jumlah itu, sekitar 0,22% dari upah bulanan pekerja akan dibayar pemerintah, sisanya hasil
rekomposisi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Poin-Poin Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Peserta JKP adalah pekerja yang berusia belum mencapai usia 54(lima puluh empat) tahun pada
saat mendaftar; dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan yang ikut program
jaminan sosial sekaligus menjadi peserta JKP.

Iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulanan sebesar 0,46% dari upah sebulan yang
bersumber dari iuran yang dibayarkan pemerintah dan sumber pendanaan JKP.
Iuran JKP yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 0,22% dari upah sebulan.

Sumber pendanaan JKP untuk iuran JKP merupakan rekomposisi dari iuran program JKK dan
JKM, dengan ketentuan iuranJKK direkomposisi sebesar 0,14% dari upah sebulan rangenya 0,1%
untuk tingkat risiko rendah hingga 1,60% untuk risiko tinggi. Kemudian iuranJKM direkomposisi
sebesar 0,10% dari Upah sebulan,sehingga iuranJKM menjadi sebesar 0,20% dari Upah sebulan.

Batas atas upah penghitungan JKP ditetapkan Rp 5 juta.

Iuran JKP dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data kepesertaan dari BPJS
Ketenagakerjaan.

Manfaat JKP berupa uang tunai; akses informasi pasar kerja; dan pelatihan Kerja.

Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan upah dengan ketentuan
sebesar 45 % dari Upah untuk 3 bulan pertama dan 25 % dari upah untuk 3 bulan berikutnya.

Meski ada iuran JKP, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi
memastikan pekerja dan perusahaan tak perlu membayar iuran JKP.

"Pemerintah akan membayar iuran dan mengubah komposisi iuran dari program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan juga Jaminan Kematian (JKM)," katanya ke KONTAN, Kamis
(4/2).(lihat tabel).

Pengurangan iuran JKK dan JKM ini juga tak akan mengurangi manfaat yang diterima peserta
bila mengalami risiko kecelakaan kerja maupun mengalami kematian.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat rapat dengan Komisi IX DPR RI belum lama ini
menjelaskan kriteria korban PHK yang bisa mendapatkan JKP adalah jika PHK terjadi akibat
penggabungan, perampingan, efisiensi, perubahan status kepemilikan perusahaan, termasuk
saat perusahaan rugi hingga harus tutup atau pailit serta saat pengusaha melakukan kesalahan
kepada pekerja.

Hanya, Serikat Pekerja tetap menolak aturan ini. Menurut mereka, JKP tidak menyelesaikan
masalah ketenagakerjaan. Pasalnya, pekerja pada dasarnya ingin ada kepastian bisa tetap kerja.
"Pemerintah ini memberikan sogokan, PHK tak apa-apa toh ada JKP," ujar Wakil Ketua Federasi
Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Jumisih.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut JKP tidak bisa
dijalankan karena adanya batasan masa kerja. Kata Said, ini artinya UU Cipta Kerja tak
membatasi pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) iku skema ini.

155