Page 135 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021

Ringkasan

Bila pemerintah tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan
Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, massa buruh dari berbagai serikat akan
mogok nasional. Ancaman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda,
Jakarta Pusat hari ini, Rabu, 8 Desember 2021.

2 JUTA BURUH HINGGA 100 PABRIK ANCAM PEMERINTAHAN BAKAL MOGOK
NASIONAL, SAID IQBAL: BAWA 3 TUNTUTAN

Bila pemerintah tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan
Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, massa buruh dari berbagai serikat akan
mogok nasional.

Ancaman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Said Iqbal saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat hari
ini, Rabu, 8 Desember 2021.

Iqbal dengan lantang menyatakan bahwa perlawanan kaum buruh akan terus meningkat.

"Perlawanan kaum buruh akan terus meningkat eskalasinya, diseluruh Indonesia bilamana
pemerintah memaksakan untuk tetap menjalankan isi Undang Undang (UU) Cipta Kerja Nomor
11 tahun 2020 tidak mengacu pada keputusan MK," katanya dilansir galajabar Rabu, 8 Desember
2021.

"Perlawanan gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam proses menuju paling lama
dua tahun dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi
publik," sambungnya.

Sebab, kata Iqbal, diperkirakan Januari 2022 mendatang sudah masuk prolegnas prioritas.

"Karena diperkirakan Januari 2022 sudah masuk prolegnas prioritas. Tapi kalau kembali
dilakukan dengan cara-cara tidak melibatkan partisipasi publik, khususnya serikat buruh dan
gerakan sosial lainnya," ungkapnya.
Menurut Iqbal, mogok nasional tersebut akan dihadiri dan dilakukan oleh 2 juta buruh yang
tersebar di 30 provinsi Tanah Air.

Selain itu, ada 100 pabrik yang disebutnya akan berhenti memproduksi produk.

"Maka sudah dipastikan gerakan mogok nasional menjadi pilihan. Sekarang ini mogok nasional
stop produksi yang direncanakan diikuti 2 juta buruh lebih dari 100 pabrik berhenti produksi,"
jelas Iqbal.

Terdapat tiga tuntutan yang mereka ajukan kepada pemerintah pusat maupun daerah.

"Pertama, meminta seluruh Gurbernur di Indonesia merevisi SK Upah Minimum/ UMP atau UMK.
Karena menurut kaum buruh bertentangan dengan keputusan MK Amar putusan Nomor 7,"
terang Iqbal.

Kedua, buruh mendesak pemerintah pusat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

134