Page 136 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 136
Sebab, dalam PP tersebut ada beberapa hal yang tidak sesuai dan berdampak sangat luas.
"Karena dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tersebut, jelas dikatakan
menyatakan, menangguhkan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan
tidak boleh menerbitkan peraturan-peraturan yang baru," tuturnya.
"Di dalam PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Perubahan Pasal 4 Ayat 2, jelas mengatakan
kebijakan kenaikan upah minimum adalah keputusan strategis. Oleh karena itu, kami meminta
pemerintah pusat tunduk kepada keputusan MK cabut PP Nomor 36 Tahun 2021," imbuhnya.
Terakhir, Iqbal mewakili buruh meminta pemerintah tunduk kepada putusan MK yang
menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
135
