Page 99 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021

Ida menilai, aturan dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), atau peraturan kerja
bersama (PKB) sudah cukup mengatur soal cuti karyawan saat Natal-Tahun Baru.
"Terkait dengan pengaturan cuti sebagaimana yang kita ketahui diatur dalam PP, PK, ataupun
PKB. Sampai saat ini kami memandang cukup untuk mengatur masalah cuti karyawan termasuk
dalam cuti Natal-Tahun Baru," kata Ida saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (11/12/2021).

Secara khusus, Ida mengimbau pekerja atau buruh yang akan mengambil cuti Natal-Tahun Baru
sebaiknya menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan.

Imbauan ini diberikan seiring dengan pertimbangan situasi pandemi Covid-19 yang masih
melanda Indonesia.

"Kami mengimbau memang kepada karyawan, sebagaimana pertimbangan pandemi, untuk yang
mengambil cuti untuk menahan tidak melakukan perjalanan," kata dia.
Ida juga mengatakan, bagi pekerja atau buruh yang memiliki alasan mendesak untuk melakukan
perjalanan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Politisi PKB ini berharap situasi pandemi Covid-19 bisa semakin baik dan terus terkendali.

"Bagi yang karena alasan penting mereka akan bepergian kami minta untuk patuh dengan
protokol kesehatan," ucapnya.
Sebelumnya, Ida mengatakan, cuti merupakan hak pekerja atau buruh yang biasanya tercantum
dalam PP, PK, maupun PKB.

Namun, dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19, terutama mencegah karyawan
swasta tidak mengambil cuti.

"Kami mengimbau untuk menunda cuti di kesempatan lain," kata Ida, saat dihubungi pada Kamis
(9/12/2021).

Adapun, pemerintah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun
2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Saat Natal 2021 dan Tahun Baru
2022 pada Kamis kemarin.
Dalam aturan itu, sudah tidak lagi mengatur larangan cuti bagi karyawan. Padahal dalam aturan
sebelumnya pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN) serta karyawan BUMN dan swasta
untuk cuti Natal-Tahun Baru.

98