Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021

Judul Negara Harus Jamin Hak Pekerja Rumah Tangga
Nama Media Media Indonesia
Newstrend Sistem Penempatan Satu Kanal PMI
Halaman/URL Pg13
Jurnalis H-3
Tanggal 2021-02-10 04:12:00
Ukuran 249x72mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 59.760.000

News Value Rp 179.280.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Lestari Moerdijat (anggota Komisi IV DPR RI) Setiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan harkat, martabat, dan
asasinya sebagai manusia seperti yang diamanatkan Pancasila dan Pasal 27 UUD 1945kata Rerie
dalam keterangan tertulis, kemarin. Pekerja rumah tangga, lanjut Rerie, merupakan bagian dari
warga negara yang harus dijamin kepastian pekerjaannya secara hukum. Oleh karena itu. PRT
berhak mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagai warga negara sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan. Rerie menyebut RUU PRT sudah diajukan sejak 2004 dan masuk
prolegnas dalam setiap priode masa bakti DPR-RI, namun hingga saat ini parlemen belum bisa
mengesahkan RUU PRT itu menjadi undang-undang.. Data ILO menyebutkan jumlah PRT di
Indonesia mencapai 4 juta pada 2015 dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dengan
demikian, jelas Rerie, sangat jelas urgensi pembahasan RUU ini. Terpisah, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauzi-yah menjelaskan tingginya minat dan upaya mengatasi
keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural menjadi latar belakang
memulai sistem penempatan satu kanal (SPSK) untuk pengiriman pekerja ke Arab Saudi.

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) "Kerajaan Arab Saudi telah memiliki regulasi
dan tata kelola baru pelindungan pekerja asing sektor domestik. Permintaan dan minat PMI
bekerja ke Arab Saudi untuk sektor domestik cukup tinggi,"

Ringkasan

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang masih
menggantung menjadi sorotan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Menurut Rerie, sapaan
Lestari, hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hak warga negara yang seharusnya
dijamin UUD 1945.

"Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
sesuai dengan harkat, martabat, dan asasinya sebagai manusia seperti yang diamanatkan
Pancasila dan Pasal 27 UUD 1945kata Rerie dalam keterangan tertulis, kemarin.

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan tingginya minat dan upaya
mengatasi keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural menjadi latar
13