Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021

belakang memulai sistem penempatan satu kanal (SPSK) untuk pengiriman pekerja ke Arab
Saudi.
"Kerajaan Arab Saudi telah memiliki regulasi dan tata kelola baru pelindungan pekerja asing
sektor domestik. Permintaan dan minat PMI bekerja ke Arab Saudi untuk sektor domestik cukup
tinggi," kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. di Jakarta, kemarin.

NEGARA HARUS JAMIN HAK PEKERJA RUMAH TANGGA
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang masih
menggantung menjadi sorotan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Menurut Rerie, sapaan
Lestari, hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hak warga negara yang seharusnya
dijamin UUD 1945.
"Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
sesuai dengan harkat, martabat, dan asasinya sebagai manusia seperti yang diamanatkan
Pancasila dan Pasal 27 UUD 1945kata Rerie dalam keterangan tertulis, kemarin.

Pekerja rumah tangga, lanjut Rerie, merupakan bagian dari warga negara yang harus dijamin
kepastian pekerjaannya secara hukum. Oleh karena itu. PRT berhak mendapatkan pengakuan
dan perlakuan sebagai warga negara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Rerie menyebut RUU PRT sudah diajukan sejak 2004 dan masuk prolegnas dalam setiap priode
masa bakti DPR-RI, namun hingga saat ini parlemen belum bisa mengesahkan RUU PRT itu
menjadi undang-undang.

Data ILO menyebutkan jumlah PRT di Indonesia mencapai 4 juta pada 2015 dan cenderung
meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian, jelas Rerie, sangat jelas urgensi pembahasan
RUU ini.

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan tingginya minat dan upaya
mengatasi keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural menjadi latar
belakang memulai sistem penempatan satu kanal (SPSK) untuk pengiriman pekerja ke Arab
Saudi.

"Kerajaan Arab Saudi telah memiliki regulasi dan tata kelola baru pelindungan pekerja asing
sektor domestik. Permintaan dan minat PMI bekerja ke Arab Saudi untuk sektor domestik cukup
tinggi," kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. di Jakarta, kemarin.

Ida juga menjelaskan bahwa proyek percontohan (pilot project) SPSK itu dilakukan sebagai
bentuk upaya mengatasi banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berangkat tidak sesuai
prosedur dengan menggunakan visa ziarah atau umroh.

SPSK akan terintegrasi secara daring dengan sistem milik Arab Saudi, mulai dari pendaftaran,
seleksi, penempatan dan pemulangan. Pilot project SPSK akan berlaku untuk enam jenis
pekerjaan yaitu asisten rumah tangga, pengurus bayi (baby sitter), tukang masak keluarga,
perawat lansia, supir keluarga, dan pengurus anak {child care worker).

(Ant/RO/H-3)

14