Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021
P. 20
Judul Syarat Pengiriman Pekerja ke Saudi Kini Lebih Ketat
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Sistem Penempatan Satu Kanal PMI
Halaman/URL Pg12
Jurnalis ONI
Tanggal 2021-02-10 03:50:00
Ukuran 176x194mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 76.560.000
News Value Rp 229.680.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kedua negara bersepakat untuk dapat
mewujudkan tata kelola penempatan dan perlindungan yang lebih baik
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dengan pengetatan tersebut, kita harapkan
bisa meminimalisasi PMI ilegal dan unprocedural
Ringkasan
Prosedur pengiriman calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke Arab Saudi berubah. Mulai tahun
ini, pengiriman tak bisa dilakukan sembarang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
(P3MI). Harus dari mereka yang terintegrasi dengan sistem penempatan satu kanal (SPSK) atau
one channel system.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjabarkan, penempatan PMI melalui SPSK
dilatarbelakangi sejumlah hal. Mulai regulasi dan tata kelola baru oleh otoritas Arab Saudi,
besarnya permintaan dan minat PMI, hingga banyaknya PMI yang berangkat unprocedural
dengan visa ziarah atau umrah. "Kedua negara bersepakat untuk dapat mewujudkan tata kelola
penempatan dan perlindungan yang lebih baik," ujarnya saat rapat bersama Komisi IX DPR
kemarin (9/2).
SYARAT PENGIRIMAN PEKERJA KE SAUDI KINI LEBIH KETAT
Kemenaker Terapkan Sistem Penempatan Satu Kanal Prosedur pengiriman calon pekerja migran
Indonesia (CPMI) ke ArabSaudiberubah. Mulai tahun ini, pengiriman tak bisa dilakukan
sembarang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Harus dari mereka yang
terintegrasi dengan sistem penempatan satu kanal (SPSK) atau one channel system.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjabarkan, penempatan PMI melalui SPSK
dilatarbelakangi sejumlah hal. Mulai regulasi dan tata kelola baru oleh otoritas Arab Saudi,
besarnya permintaan dan minat PMI, hingga banyaknya PMI yang berangkat unprocedural
dengan visa ziarah atau umrah. "Kedua negara bersepakat untuk dapat mewujudkan tata kelola
19
