Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021
P. 22
Judul Pro Kontra Aturan Ketenagakerjaan Baru
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis Lidya Yuniartha Panjaitan
Tanggal 2021-02-10 03:48:00
Ukuran 265x283mmk
Warna Warna
AD Value Rp 88.775.000
News Value Rp 887.750.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ketenagakerjaan Harijanto (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Terutama dari sisi
pengupahan, perhitungan upah dengan melihat kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan membuat
daerah yang selama ini tertinggal jadi menarik bagi investor
positive - Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Hipmi)
Intinya ketentuan ini sangat positif bagi iklim investasi di Indonesia
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Ini tidak mencerminkan
asas keadilan
Ringkasan
Pemerintah telah merampungkan aturan turunan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-
Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Dua Rancangan Peraturan
Pemerintah alias RPP kini dalam tahap sosialisasi. Pertama, RPP tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT), Alih Daya, dan Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK. Kedua RPP tentang
Pengupahan (lihat tabel)
PRO KONTRA ATURAN KETENAGAKERJAAN BARU
JAKARTA. Pemerintah telah merampungkan aturan turunan klaster ketenagakerjaan dalam
Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Dua Rancangan
Peraturan Pemerintah alias RPP kini dalam tahap sosialisasi. Pertama, RPP tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, dan Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK. Kedua RPP
tentang Pengupahan (lihat tabel)
Dari dua RPP ini, ada empat poin krusial yang akan mempengaruhi hubungan industrial di
Indonesia ke depan.
21
