Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021

Pertama, skema tentang PKWT memang akan memberikan kompensasi bagi pekerja di akhir
waktu perjanjian, tapi tak ada batas maksimal waktu atas perjanjian untuk pekerja waktu
tertentu. Artinya, PKWT bisa terus diperpanjang oleh perusahaan.

Kedua, terkait alih daya (outsourcing). Skema alih daya memang memberikan hak perlindungan
bagi pekerja alih daya, tapi di sisi lain tidak lagi diatur jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan
(outsourcing).

Ketiga, terkait pengupahan. Penetapan upah minimum tak lagi menggunakan formula acuan
kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dalam
beleid baru, upah minimal mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di suatu
wilayah. Alhasil, kenaikan upah di tiap wilayah berbeda-beda.

Keempat, pemberian pesangon PHK. Dalam RPP, maksimal pesangon yang diberikan perusahaan
ke pekerja adalah 19 kali upah, enam kali upah sisanya dibayarkan lewat program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Dus, begitu RP ini keluar, protes langsung datang dari serikat pekerja. Sebaliknya, pebisnis
mengaku bisa memahami aturan tersebut.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Ketenagakerjaan Harijanto menilai, RPP
terkait ketenagakerjaan cukup adil dan memiliki daya tarik investasi.

"Terutama dari sisi pengupahan, perhitungan upah dengan melihat kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan membuat daerah yang selama ini tertinggal jadi menarik bagi investor," ujar
dia kepada KONTAN, Selasa (9/2).

Adapun Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bidang Keuangan dan Perbankan
Ajib Hamdani menilai RPP terkait ketenagakerjaan ini bisa menjadi jalan tengah bagi pengusaha
dan pekerja. "Intinya ketentuan ini sangat positif bagi iklim investasi di Indonesia," kata Ajib.

Hanya, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai, beragam
ketentuan dalam aturan turunan klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja ini bisa menyulitkan
pekerja.

Dia mencontohkan, soal tidak adanya lagi jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk alih daya
membuat pekerja was-was semua pekerjaan bisa dialihdayakan. Selain itu perhitungan upah
rumit bagi pekerja. "Ini tidak mencerminkan asas keadilan," ujar dia.
Empat poin krusial aturan ketenagakerjaan turunan UU Cipta Kerja menuai pro dan kontra

Poin Penting RPP tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, PHK dan RPP Pengupahan

I. PKWT

a. Pelaksanaan PKWT berdasarkan

1. Jangka waktu

- Pekerjaan yang bersifat sementara.

- Pekerjaan bersifat musiman.

- Pekerjaan berkaitan dengan

proauk baru, kegiatan baru, dan produk tambahan yang bersifat percobaaan.

2. Selesainya sebuah pekerjaan.
22