Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021

BPJS KETENAGAKERJAAN BAYAR KLAIM TKI RP21,37 M

Jakarta - BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim jaminan sosial bagi Pekerja Migran
Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) sebesar Rp21,37 miliar. Angka tersebut
merupakan pembayaran sejak awal program tersebut dijalankan pada 2017 hingga 31 Januari
2021.

"Total manfaat yang telah kami bayarkan dari 2017 hingga 2020 sebesar Rp21,3 miliar," ujar
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dalam rapat bersama Komisi IX, Selasa
(9/2).

Tren pembayaran klaim kepada pekerja migran terus bertambah tiap tahunnya. Rinciannya,
pembayaran klaim di 2017 sebesar Rp434 juta untuk 5 kasus.

Lalu, bertambah di 2018 menjadi Rp2,75 miliar untuk 48 kasus dan Rp6,43 miliar untuk 211
kasus di 2019. Tahun lalu, BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim senilai Rp11,3 miliar untuk
292 kasus. Sisanya, pembayaran klaim dilakukan awal tahun ini sebesar Rp447,48 juta untuk 20
kasus.

Sementara itu, total iuran premi yang diterima BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp263,48 miliar.
Rinciannya, premi yang dibayarkan pekerja migran pada 2017 sebesar Rp36,62 miliar.

Lalu, pembayaran premi sebesar Rp88,3 miliar di 2018 dan senilai Rp109,49 miliar pada 2019.
Sedangkan, jumlah pembayaran premi turun menjadi Rp29,05 miliar di 2020.
Penurunan premi tahun lalu sejalan dengan penurunan jumlah pekerja migran yang mengikuti
jaminan sosial. Secara total, jumlah pekerja migran yang terdaftar aktif di program jaminan sosial
BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 389.760 orang per 2020 lalu. Jumlah peserta aktif itu turun dari
tahun sebelumnya yakni 539.239 orang.
"Di 2020 memang terjadi penurunan kepesertaan, disebabkan karena PMI sudah selesai kerja
dan tidak perpanjang dan pembatasan pemberangkatan calon PMI karena pandemi covid-19,"
ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan
perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun
2018 tentang Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia. Terdapat 11 jenis manfaat yang
diberikan kepada pekerja migran yang menjadi peserta jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan.
Misalnya, bantuan kepada pekerja migran yang gagal berangkat sebesar Rp7,5 juta, bantuan
uang tunai bagi pekerja yang mengalami kerugian atas tindakan pihak lain maksimal Rp10 juta,
bantuan uang tunai bagi pekerja yang mengalami PHK akibat kecelakaan kerja senilai Rp2 juta-
Rp5 juta, dan sebagainya.
Dari jenis manfaat tersebut, mayoritas klaim dilakukan untuk biaya pengobatan akibat
kecelakaan kerja senilai Rp986,73 juta.

"PMI yang gagal berangkat dan ajukan klaim ada 31 gagal berangkat dan gagal ditempatkan 8
orang. Jadi kecil yang ajukan klaim karena gagal berangkat atau ditempatkan. Nominalnya,
Rp232,5 juta untuk klaim gagal berangkat dan Rp60 juta gagal ditempatkan," ucapnya.

Sementara itu, sebaran PMI Indonesia berdasarkan negaranya mayoritas ke Malaysia sebesar 55
persen dari total pekerja migran. Lalu, Saudi Arabia sebesar 13 persen, China dan Taipei 10
persen, Hong Kong 6 persen, dan Singapura 5 persen.

42