Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021
P. 41
"Saya kira kondisi ini bisa kita lihat menjadi background pemerintah pada akhirnya ingin
menerjemahkan bahwa negara hadir," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI
tentang proyek percontohan SPSK dipantau virtual dari Jakarta pada Selasa.
Penerjemahan kehadiran negara hadir itu, tegas dia, berarti akan memberikan perlindungan dari
awal hingga akhir dalam proses penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI).
"Ini adalah political will dari pemerintah yang juga disambut dengan baik oleh DPR yang
kemudian melahirkan undang-undang yang memberikan perlindungan secara sempurna mulai
dari hulu sampai hilir, mulai dari calon PMI di daerah asal sampai kembali ke daerah asalnya,"
tambah Ida.
SPSK adalah proyek percontohan di mana penempatan pekerja Indonesia di Arab Saudi dilakukan
tidak dengan perjanjian perorangan tetapi dilakukan lewat perusahaan penempatan Saudi yang
disebut syarikah. Sistem penempatan juga sudah terintegrasi menggunakan daring, baik dari
Indonesia maupun Arab Saudi.
Ia mengharapkan dengan menggunakan SPSK maka akan mengurangi adanya PMI
nonprosedural di negara tersebut, yang sempat mengalami moratorium penempatan sejak 2015.
Penempatan lewat SPSK itu rencananya hanya akan dilakukan terhadap PMI terampil dan
bersertifikat kompetensi di enam sektor dan seharusnya dimulai pada akhir Februari 2021.
Penundaan terjadi karena Arab Saudi melakukan penutupan kedatangan warga asing untuk
beberapa negara, termasuk Indonesia, akibat pandemi COVID-19.
"Pada prinsipnya SPSK ini adalah satu upaya kita untuk menghadirkan negara, pemerintah,
dalam memberikan perlindungan kepada PMI kita," tegas Ida.
40
