Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021
P. 37
BLT SUBSIDI GAJI PEKERJA 2021 TAK BERLANJUT, MENAKER IDA FAUZIYAH
SEBUT ADA PROGRAM PENGGANTINYA
TRIBUN-COM - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah memberikan perkembangan
terbaru seputar BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021.
Ia menyampaikan pemerintah juga telah menyiapkan berbagai program untuk membantu
pekerja di luar pemberian bantuan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengakui bahwa dana BLT subsidi gaji atau
bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
Pencairan BLT bisa saja dilanjutkan, namun harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran
negara.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya," ujar Ida saat kunjungan kerja di Medan seperti dikutip dari Antara, Minggu
(31/1/2021).
Dikutip dari Kompas.com, Ida mengatakan keputusan lanjut atau tidaknya BLT subsidi gaji
tergantung dari Menko bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.
"Untuk APBN tahun 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali
program bantuan subsidi upah. Saya kira, dari kami punya evaluasi dan evaluasi akan kami
berikan kepada dikoordinasikan oleh Pak Menko Perekonomian," kata Ida.
Lebih lanjut, ia mengatakan, program bantuan subsidi gaji akan kembali terlaksana apabila
perekonomian Indonesia masih belum stabil akibat pandemi virus corona (Covid-19).
"Jika memang kondisi perekonomiannya belum normal kembali, saya kira diskusi kami tentang
program evaluasi bisa kita pertimbangkan (BLT subsidi gaji) kembali untuk dilakukan di tahun
2021," ucap dia.
Ida menambahkan, untuk membantu pekerja di luar pemberian bantuan subsidi upah seperti
yang dilakukan di tahun 2020, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.
SDM unggul misalnya, Kemnaker berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia
usaha dan dunia industri (DUDI).
Sinergi dan koloborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di
bidang pelatihan vokasi.
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU
kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI
(Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " ungkap Ida.
Menurutnya, dalam hal ini perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan
untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya.
"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan
dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan
kualifikasi yang dibutuhkan," ungkap Ida.
Keuntungan lain, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas sebagai
hasil dari peningkatan kompetensi.
36