Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021
P. 32

MENAKER PAPARKAN METODE PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN KE ARAB SAUDI

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  memaparkan  skema  pilot  project  Sistem  Penempatan
              Satu  Kanal  (SPSK).  One  Channel  System  ini  ditujukan  untuk  penempatan  pekerja  migran
              Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Ia menjelaskan penempatan PMI melalui SPSK dilatarbelakangi
              oleh Kerajaan Arab Saudi yang telah memiliki regulasi dan tata kelola baru pelindungan pekerja
              asing sektor domestik. Ia menambahkan, di sisi lain permintaan dan minat PMI bekerja ke Arab
              Saudi (sektor domestik) cukup tinggi. Selain itu Ia menambahkan, skema SPSK ini dilakukan
              sebagai  upaya  mengatasi  banyaknya  PMI  yang  berangkat  secara  unprosedural  dengan  visa
              ziarah/umroh.

              "Kedua  negara  juga  bersepakat  untuk  dapat  mewujudkan  tata  kelola  penempatan  dan
              pelindungan yang lebih baik. Dengan SPSK ini kita harapkan bisa meminimalisir PMI ilegal dan
              unprosedural," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021).

              Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, BP2MI, dan BPJS Ketenagakerjaan ini Ida pun
              mengemukakan beberapa hal inti yang diatur dalam SPSK Arab Saudi. Yaitu sesuai supply dan
              demand, empat area penempatan (Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Wilayah Timur yaitu Dammam,
              Dahran, dan Khobar), dilakukan oleh kedua negara dengan sistem yang terintegrasi, syarikah
              dan P3MI yang terlibat dibatasi, serta dilakukan dengan cara diseleksi oleh pemerintah masing-
              masing.

              Selain itu Ia mengungkapkan periode pelaksanaan pilot project selama 6 bulan, dengan 2 tahun
              masa  kontrak  kerja.  Adapun  dalam  pilot  project  SPSK,  PMI  akan  ditempatkan  pada  jabatan
              Housekeeper, Baby Sitter, Family Cook, Elderly Care Taker, Family Driver, dan Child Care Worker.

              "Dalam  pilot  project  SPSK  ini,  hubungan  kerja  PMI  langsung  dengan  syarikah  (perusahan
              penempatan di Saudi), tidak dengan pengguna perseorangan. CPMI juga tidak dibebankan biaya.
              Selain itu nanti akan dibentuk joint committee untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan
              SPSK dan format kontrak kerja dan jabatan serta job description disepakati," ungkap Ida.

              Ida menilai penempatan dan perlindungan melalui SPSK memiliki banyak kelebihan, antara lain
              pelaksanaan  rekrutmen  dan  penempatan  dilakukan  secara  online,  penetapan  syarikah  oleh
              pemerintah, tanggung jawab syarikah terhadap PMI secara langsung, serta proses pembayaran
              gaji dilakukan melalui bank, dan dapat diawasi atau dimonitor.

              "Kelebihan lain SPSK itu jika ada kasus pembayaran gaji, maka paling lambat dibayar 2 minggu
              setelah tanggal pembayaran, job order diverifikasi pemerintah, adanya joint committee, adanya
              kejelasan dispute settlement jika terjadi permasalahan. Selain itu ada juga call center serta dan
              penerbitan visa kerja terkontrol dan ketat," ucapnya.

              Ida menyampaikan Kemnaker telah melakukan beberapa upaya dalam mendorong pelaksanaan
              pilot project SPSKyakni memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi CPMI, merencanakan dan
              membangun  BLK  khusus  PMI,  serta  mengarahkan  BLK  Komunitas  untuk  menyelenggarakan
              pelatihan bahasa. Selain itu Kemnaker juga mengusulkan ke Menko Bidang Perekonomian untuk
              mengalokasikan Kartu Prakerja bagi Pelatihan CPMI.

              Lebih lanjut Ida menambahkan, Kemnaker juga berupaya menguatkan satgas pelindung PMI,
              memfasilitasi  Pembentukan  layanan  satu  atap  (LTSA)  di  daerah  guna  mendekatkan  akses
              layanan penempatan dan pelindungan kepada CPMI, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam
              memastikan kesiapan fasilitas penempatan PMI, dan berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi dalam
              rangka integrasi sistem dan pengetatan pengurusan paspor PMI.

              "Upaya  juga  dilakukan  terkait  penerapan  sanksi  kepada  P3MI  yang  melakukan  pelanggaran,
              melakukan  MoU  antara  Menaker  dan  Kapolri  dalam  mencegah  TPPO,  dan  penyebarluasan
              informasi pilot project SPSK kepada stakeholder," pungkasnya.
                                                           31
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37