Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021

ADA SISTEM PENEMPATAN BARU BAGI PMI KE ARAB, INI POIN-POINNYA

, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan skema pilot project Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau one channel system untuk penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

Pemaparan tersebut dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, BP2MI, dan BPJS
Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Penempatan PMI melalui SPSK dilatarbelakangi antara lain karena Kerajaan Arab Saudi telah
memiliki regulasi dan tata kelola baru pelindungan pekerja asing sektor domestik.

Di sisi lain, permintaan dan minat PMI bekerja ke Arab Saudi (sektor domestik) cukup tinggi dan
sebagai upaya mengatasi banyaknya PMI yang berangkat secara nonprosedural dengan visa
ziarah/umroh "Kedua negara juga bersepakat untuk dapat mewujudkan tata kelola penempatan
dan pelindungan yang lebih baik. Dengan SPSK ini kita harapkan bisa meminimalisir PMI ilegal
dan unprosedural," kata Ida, dikutip dari keterangan resminya.

Dalam kesempatan ini, Menaker Ida mengemukakan hal-hal inti yang diatur di dalam SPSK Arab
Saudi, yaitu sesuai pasokan dan permintaan; 4 area penempatan (Riyadh, Jeddah, Madinah, dan
Wilayah Timur yaitu Dammam, Dahran, dan Khobar); dilakukan oleh kedua negara dengan
sistem yang terintegrasi; syarikah dan P3MI yang terlibat dibatasi; dan dilakukan dengan cara
diseleksi oleh pemerintah masing-masing.

Selain itu, periode pelaksanaan pilot project selama 6 bulan dengan 2 tahun masa kontrak kerja.
Adapun, dalam pilot project SPSK akan PMI ditempatkan pada jabatan Housekeeper, Baby Sitter,
Family Cook, Elderly Care Taker, Family Driver, dan Child Care Worker.

"Dalam pilot project SPSK ini, hubungan kerja PMI langsung dengan syarikah [perusahan
penempatan di Saudi], tidak dengan pengguna perseorangan. CPMI juga tidak dibebankan biaya.
Selain itu nanti akan dibentuk joint committee untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan
SPSK; dan format kontrak kerja dan jabatan serta job description disepakati," jelasnya.

Menurut Ida, dalam penempatan dan perlindungan melalui SPSK ini memiliki banyak kelebihan
yakni pelaksanaan rekrutmen dan penempatan dilakukan secara online ; penetapan syarikah
oleh pemerintah; tanggung jawab syarikah terhadap PMI secara langsung; serta proses
pembayaran gaji dilakukan melalui bank dan dapat diawasi atau dimonitor.

"Kelebihan lain SPSK itu jika ada kasus pembayaran gaji, maka paling lambat dibayar 2 minggu
setelah tanggal pembayaran, job order diverifikasi pemerintah, adanya joint committee, adanya
kejelasan dispute settlement jika terjadi permasalahan. Selain itu ada juga call center serta dan
penerbitan visa kerja terkontrol dan ketat," ucapnya.

Adapun, upaya yang dilakukan Kemnaker dalam mendorong pelaksanaan pilot project SPSK ini
yakni memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi calon PMI, merencanakan dan membangun
BLK khusus PMI; dan mengusulkan ke Menko Bidang Perekonomian untuk mengalokasikan Kartu
Prakerja bagi Pelatihan calon PMI.

Kemnaker juga berupaya memperkuat satgas pelindung PMI, memfasilitasi Pembentukan
layanan satu atap (LTSA), berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memastikan kesiapan
fasilitas penempatan PMI, dan berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk integrasi sistem dan
pengetatan pengurusan paspor PMI.

"Upaya juga dilakukan terkait penerapan sanksi kepada P3MI yang melakukan pelanggaran;
melakukan MoU antara Menaker dan Kapolri dalam mencegah TPPO; dan penyebarluasan
informasi pilot project SPSK kepada stakeholder," ucapnya.

29