Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 FEBRUARI 2021

Melihat kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang saat ini masih terdampak oleh pandemi,
pemberian bantuan subsidi upah ini cukup rasional mengingat banyaknya sektor usaha yang
mengalami perlambatan pertumbuhan akibat upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah,"
kata Pingkan Audrine Kosijungan dikutip dalam keterangannya, Senin (8/2/2021).

Program bantuan subsidi upah tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran pada APBN 2021.

Program yang diluncurkan pada 27 Agustus 2020 ini dan ditujukan kepada sebanyak I5,7juta
pekerja dengan jumlah sebesar Rp6oo.ooo per bulan untuk jangka waktu empat bulan.

Sasaran utama dari program ini ialah para pekerja/buruh yang gajinya berada di bawah
Rp5.000.000 per bulan. Syarat lainnya bagi penerima sasaran bantuan tersebut adalah mereka
yang berhak mendapatkan subsidi ini harus terdaftar dalam skema BPJS Ketenagakerjaan per
Juni 2020.

"Pemberian bantuan subsidi upah sangat relevan dan diharapkan mampu menggerakkan
konsumsi untuk membantu menggerakkan perekonomian. Para penerima bantuan ini termasuk
kelompok yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi," jelasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Pingkan, pemerintah sebaiknya dapat segera mengevaluasi kinerja dari
Bantuan Subsidi Upah 2020 dan mendiseminasi hasilnya kepada publik.

Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat dapat menerima informasi terkait efektivitas dari
bantuan sosial yang diberikan tersebut apakah berhasil menggerakkan konsumsi masyarakat dan
juga mendapatkan gambaran terkait langkah pemerintah selanjutnya yang berkenaan dengan
program bantuan subsidi upah ini untuk tahun 2021.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah
(BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. "Sementara, memang di APBN 2021 BSU
tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujar Menaker.

b Danial/Ani

84